Wawalkot Tasikmalaya Minta Maaf atas Perubahan Program Pusat dan Keterlambatan Dana Kelurahan

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menggelar agenda silaturahmi bersama para lurah se-Kota Tasikmalaya di Aula Kelurahan Argasari pada Senin (29/6/2026). Pertemuan tatap muka ini difungsikan sebagai forum diskusi taktis untuk membedah berbagai kendala program kerja serta keterbatasan anggaran yang dihadapi di tingkat kelurahan.

Dalam forum tersebut, Diky Candra secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas adanya dinamika perubahan sejumlah regulasi program dari pemerintah pusat. Salah satu contoh yang disoroti oleh Diky adalah program bantuan ayam petelur yang semula dirancang untuk menyasar seluruh wilayah kelurahan, namun kini cakupan sasarannya mengalami pergeseran dari pusat.

Selain itu, ia juga menyoroti program budi daya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana proses pengajuan program tersebut saat ini harus dilakukan ulang secara administratif melalui mekanisme kelurahan. Meski demikian, Diky menegaskan secara berkala bahwa program dari KKP ini murni untuk masyarakat dan bukan merupakan titipan kepentingan dari pihak mana pun.

"Jadi bila ada yang di-ACC KKP, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ke depan bisa dikerjasamakan dengan yayasan atau mitra MBG agar dampaknya untuk perikanan, pertanian, dan UMKM," ungkap Diky di hadapan para lurah.

Di samping persoalan program kementerian, Diky juga memberikan atensi serius sekaligus meminta maaf terkait keterlambatan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang dinilai cukup menghambat jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Diky menjelaskan bahwa dana kelurahan untuk Kota Tasikmalaya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant. Pada tahun berjalan ini, terdapat revisi pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara otomatis mengubah sejumlah syarat administratif penyaluran dana ke daerah.

"Mekanisme pengajuan pencairan ke pusat juga berubah. Alhamdulillah syarat jalur ke daerah sudah dipenuhi BPKAD dan inspektorat. Sekarang tinggal menunggu informasi dari pusat, apakah laporan kita sudah benar, dan menunggu jalur dari pusat," pungkas Diky.