Disarankan:
Ribuan massa Gerakan Masyarakat Pendukung Prabowo (GEMPAR) menggelar aksi damai di Gedung Bupati Tasikmalaya untuk mendukung keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pendukung Prabowo (GEMPAR) menggelar aksi damai di halaman Gedung Bupati (Gebu) Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta komitmen pemberantasan korupsi.
Aksi damai tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program-program strategis pemerintah pusat yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, massa turut menyampaikan harapan agar kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berlanjut hingga dua periode.
Koordinator Lapangan Aksi, Yana Suryana, mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk temuan dapur penyedia MBG yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, permasalahan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Program ini harus terus dikawal dan dijaga. Jika ada dapur yang bermasalah tentu harus dikritisi dan dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar," ujar Yana.
Pemkab Tasikmalaya Dukung Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung seluruh program pemerintah pusat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Asep menilai apabila ditemukan penyimpangan atau praktik korupsi dalam pelaksanaan suatu program, maka yang harus ditindak adalah oknum pelakunya, bukan menghentikan program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Kalau ada kekurangan tentu harus dievaluasi. Apalagi jika ditemukan korupsi atau oknum yang menyimpang, maka yang harus dibersihkan adalah pelakunya, bukan programnya yang dihentikan,"tegas Asep.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG agar berjalan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah pusat lainnya juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, program Ketahanan Pangan, hingga Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
"Untuk revitalisasi sekolah saja, Kabupaten Tasikmalaya mendapat alokasi sekitar 90 hingga 100 unit sekolah yang akan mendapatkan perbaikan," jelasnya.
DPRD Siap Awasi Pelaksanaan MBG
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
Ia menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar akan dievaluasi dan diperbaiki. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran serius, operasionalnya dapat dihentikan.
"Kami akan terus mengawasi pelaksanaan MBG. Jika ada pihak yang tidak menjalankan program sesuai ketentuan, tentu harus ditindak. SPPG yang belum memenuhi standar wajib diperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Budi.
Aksi damai GEMPAR berlangsung tertib dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, massa berharap berbagai program prioritas pemerintah pusat dapat terus berjalan dengan pengawasan yang ketat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
