Aktivis Dorong Pemkot Banjar Segera Terbitkan Perda Ketenagakerjaan

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Seorang aktivis di Kota Banjar, Awwal Muzzaki, mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para buruh.

Menurut Awwal, keberadaan regulasi khusus sangat penting untuk menjamin hak-hak buruh, terutama terkait keselamatan kerja dan kepastian hukum di lingkungan kerja.

"Buruh di Kota Banjar membutuhkan kepastian hukum. Hak-hak mereka, termasuk perlindungan keselamatan kerja, harus dijamin melalui regulasi yang jelas," ujarnya kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Ia merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 86 dan 87, yang menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia.

Dalam hal ini, Awwal juga mendorong agar setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab buruh, tetapi juga kewajiban perusahaan dan pemerintah untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan produktif," katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran DPRD Kota Banjar, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dalam mendorong regulasi yang berpihak pada kepentingan buruh.

Menurutnya, penyusunan perda ketenagakerjaan harus menjadi prioritas sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap buruh yang selama ini rentan terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Ia juga mendesak Pemerintah Kota Banjar agar mengambil tindakan tegas dan cepat menyikapi insiden kecelakaan kerja yang dialami seorang buruh pabrik baru-baru ini.

Awwal menilai, insiden tersebut menjadi momen penting bagi pemerintah dalam menunjukkan keseriusan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan buruh.

"Saat ini, kinerja Pemerintah Kota Banjar tengah diuji. Sejauh mana mereka berpihak pada buruh, sebagai tulang punggung perekonomian daerah, akan terlihat dari kebijakan yang mereka ambil," pungkasnya.