Bidik Optimalisasi PAD, Pemkot Banjar Integrasikan Data Pertanahan dan Pajak

BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Pemerintah Kota Banjar bersama Kantor Pertanahan Kota Banjar menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah. 

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendataan aset sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak tanah dan bangunan.

Wali Kota Banjar, Sudarsono, mengatakan integrasi data tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyusunan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Data ZNT nantinya dapat menjadi salah satu acuan dalam penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Menurut Sudarsono, penyesuaian data nilai tanah diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama dalam transaksi jual beli tanah.

“Nilai NJOP yang kita miliki masih mengacu pada peraturan yang lama. Nanti ada perubahan pun tidak akan signifikan, biasanya di zonasi. Jadi ada zona 1, zona 2, dan 3 yang nanti akan kita sesuaikan dengan ZNT yang kita susun bersama pihak BPN,” ujar Sudarsono, Kamis (24/9/2026).

Ia menegaskan, Pemkot Banjar akan terlebih dahulu menyusun dan mewujudkan ZNT sebelum masuk ke tahap teknis digitalisasi serta integrasi sistem antarinstansi.

“ZNT harus kita upayakan, kita wujudkan dulu. Setelah itu baru nanti secara teknis kaitan dengan digitalisasi baru bisa kita lakukan,” katanya.

Selain berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Banjar.

Sudarsono menyebut sekitar 30 persen aset tanah milik Pemkot Banjar masih belum bersertifikat. Selain itu, terdapat sekitar 500 bidang tanah yang masih perlu dilakukan pendataan secara lebih baik.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkot Banjar akan melakukan koordinasi internal, terutama dalam melengkapi berbagai persyaratan administrasi pertanahan.

“Kita yang harus proaktif sekarang, bagaimana caranya persyaratan-persyaratan kaitan masalah pertanahan bisa kita selesaikan dengan cepat,” ujar Sudarsono.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar, Ridho Imam Nawawi, menjelaskan MoU tersebut mencakup integrasi NIB (Nomor Identifikasi Bidang) yang terdapat di Kantor Pertanahan dengan NOP (Nomor Objek Pajak) yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar.

Menurut Ridho, program integrasi tersebut merupakan salah satu dari sembilan program kerja sama yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai persiapan, Kantor Pertanahan Kota Banjar sebelumnya telah melakukan studi tiru ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

“Dengan waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menerapkan integrasi antara NIB dengan NOP yang ada di Kota Banjar,” ungkap Ridho.

Integrasi data tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat, terutama dalam proses peralihan hak atas tanah.

Kantor Pertanahan menargetkan proses peralihan hak, mulai dari pengurusan di PPAT, BPHTB hingga balik nama sertifikat, dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari.

“Untuk masyarakat akan memberikan kepastian, misalnya dalam hal teknis peralihan hak. Di situ ada BPHTB. Kami akan mengupayakan tidak lebih dari 10 hari proses peralihan hak dari PPAT sampai dengan pengurusan BPHTB dan selesai balik nama sertifikatnya di BPN,” kata Ridho.

Sementara itu, dalam program pensertifikatan aset Pemkot Banjar, pada tahun anggaran 2026 tercatat sebanyak 88 berkas telah diajukan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 bidang telah selesai dan diserahkan. Kantor Pertanahan menargetkan penyelesaian pensertifikatan hingga mencapai 100 bidang pada tahun ini.

Aset yang menjadi objek pensertifikatan antara lain berupa jalan serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Kantor Pertanahan Kota Banjar juga akan mendampingi Pemkot Banjar dalam pemanfaatan data ZNT. Data tersebut akan disusun berdasarkan transaksi tanah yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan dapat menggambarkan nilai tanah secara lebih objektif.

“Harapan kami itu akan real dan objektif, sehingga nanti ada peningkatan PAD untuk Pemkot Kota Banjar,” pungkas Ridho.