Buntut Puluhan Jukir Dinonaktifkan, DPRD Kota Banjar Panggil Kadishub

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Komisi II DPRD Kota Banjar panggil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar, Asep Sutarno, buntut dinonaktifkannya puluhan juru parkir (jukir) dan adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

"Kami di Komisi II yang merupakan mitra dari dishub memanggil dan meminta klarifikasi kepada kadishub terkait penonaktifan puluhan juru parkir di Banjar," ungkap Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rossi Hernawati, Selasa (7/1/2025). 

Pemanggilan ini dilakukan atas dasar aspirasi dari beberapa jukir yang baru-baru ini dinonaktifkan atau tidak perpanjangan surat penunjukan (SP). 

Selain itu, upaya ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk mengevaluasi kendala dari sektor parkir agar optimalisasi PAD bisa maksimal sesuai target dengan menganut asas berkeadilan.

"Rapat evaluasi ini karena adanya aspirasi dari beberapa juru parkir ke dinas perhubungan, alasan dan kondisi di lapangan terkait tidak diperpanjangnya beberapa SP jukir. Pada dasarnya kita berikhtiar supaya adanya optimalisasi pendapatan dari retribusi parkir tahun 2025," ucap Rosi.

"Tentu kita harus melihat, mempelajari apakah kendala Jukir atau kendala administrasi dari dishub, supaya targetan PAD kota Banjar dari sektor retribusi dapat maksimal sesuai targret dengan menganut asas berkeadilan, karena jukir itu merupakan penarik retribusi, jadi jika ada kendala yang terjadi maka dishub juga harus membantu menyelesaikannya," tambahnya.

Rossi menegaskan, jangan sampai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan retribusi ini justru terkesan tidak berdasarkan asas berkeadilan. 

"Jukir itu penarik retribusi maka harus di pantau dengan baik setiap kendala saat dirinya bertugas, jangan sampai karena hal yang sebetulnya bisa diselesaikan tapi ditindak dengan buru-buru dan merugikan jukir dan tidak berdampak baik juga terhadap optimalisasi retribusi parkir," kata dia.

Untuk itu, DPRD Kota Banjar meminta kepada Dinas Perhubungan agar kembali mengecek dan melakukan tindakan yang sebetulnya menjadi kendala utama dalam optimalisasi retribusi parkir di Kota Banjar.

"Jadi selama kendala utamanya tidak diselesaikan, saya rasa mau siapapun jukirnya akan sama saja," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar, Asep Sutarno mengatakan penonaktifan juru parkir ini dilakukan sebagai langkah tegas terhadap juru parkir (jukir) yang tidak menjalankan kewajiban menyetorkan retribusi parkir. 

Asep Sutarno, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan setelah para juru parkir menerima sejumlah surat teguran namun tetap tidak menunjukkan perbaikan.

“Kami tidak punya pilihan selain tidak memperpanjang surat keputusan (SK) mereka. Tindakan ini diambil setelah melalui berbagai tahap teguran,” kata Asep. 

Menurut Asep, ketidakpatuhan jukir dalam menyetorkan hasil retribusi berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di tepi jalan umum.

“Tahun 2024, target retribusi parkir sebesar Rp1,05 miliar, tetapi realisasinya hanya mencapai sekitar 87 persen, ada 13 belas persen atau Rp194 juta yang macet,” jelas Asep.

Ia menambahkan bahwa kebocoran PAD ini disebabkan oleh beberapa jukir yang tidak memprioritaskan setoran ke Dinas Perhubungan. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami menemukan bahwa banyak jukir yang mengabaikan kewajiban mereka, sehingga terjadi kebocoran PAD yang cukup besar,” tuturnya.

Kendati, pihaknya kembali memberikan kesempatan bagi para juru parkir yang sebelumnya sempat akan dinonaktifkan. Kesempatan ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi retribusi parkir di tahun 2025 dengan menganut asas berkeadilan.

Namun, Asep menegaskan kepada juru parkir yang diberikan kesempatan ini agar bisa bertugas dengan baik serta menyelesaikan kewajiban yang sebelumnya macet. 

"Jadi untuk jukir yang mendapatkan kesempatan ini, tetap kami tekankan untuk melunasi kewajiban yang sebelumnya macet dengan cara dicicil. Kami juga menekankan agar kedepannya mereka bisa bertugas dengan baik terutama dalam menyelesaikan kewajibannya," pungkasnya.