Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya Minta Pemkot Cermat Sikapi Kebijakan PPPK, Tekankan Identifikasi Tendik Secara Proporsional

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya untuk menyikapi secara hati-hati rencana pemerintah pusat terkait pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Fraksi PKB menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, pelaksanaannya di daerah harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan gejolak maupun persoalan baru di lingkungan pendidikan.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan tenaga pendidik dilakukan secara adil dan proporsional.

Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut pemerataan sumber daya manusia (SDM) di setiap satuan pendidikan.

Soroti Ketimpangan SDM Pendidikan

Asep menjelaskan, Fraksi PKB sejak awal mendorong agar persoalan disparitas atau ketimpangan di sektor pendidikan menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya.

Ia berharap tidak ada lagi kesenjangan, baik dari sisi fasilitas pendidikan maupun distribusi tenaga pendidik di berbagai wilayah.

“Dalam hal ini sebisa mungkin fraksi ingin mengurangi disparitas tersebut dan hal itu juga kami usulkan dalam RPJMD. Kami berharap ketimpangan tidak terjadi, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusianya,” ujar Asep saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (25/8/2026).

Ia menegaskan, Pemkot Tasikmalaya harus berhati-hati dalam merespons kebijakan pemerintah pusat agar implementasinya tidak memunculkan polemik di daerah.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa bijak dan hati-hati dalam menanggapi kebijakan ini agar tidak menimbulkan gejolak di daerah,” katanya.

Sambut Positif Dukungan Pemerintah Pusat

Meski demikian, Fraksi PKB menyambut baik adanya perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan PPPK yang selama ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah.

Menurut Asep, kebutuhan anggaran untuk pengangkatan dan pengelolaan PPPK sebelumnya cukup membebani fiskal daerah, termasuk saat sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran.

“Kita tahu persoalan PPPK sempat menjadi isu yang cukup menguras anggaran di berbagai daerah. Karena itu, adanya dukungan dari pemerintah pusat tentu menjadi kabar baik dan patut diapresiasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah kini memiliki ruang yang lebih baik untuk menjalankan kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Dua Hal yang Harus Menjadi Prioritas

Sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep menilai ada dua aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan PPPK.

Pertama, proses identifikasi tenaga pendidik harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, pemerataan tenaga pendidik, serta masa pengabdian masing-masing tenaga pendidikan.

“Yang pertama tentu harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Sebaran tenaga pendidik harus proporsional dan masa bakti atau masa pengabdian perlu menjadi prioritas utama. Jangan sampai terjadi salah penempatan atau kesan tebang pilih,” tegasnya.

Kedua, aspek prestasi dan kompetensi juga perlu menjadi salah satu indikator dalam proses penataan dan pengembangan tenaga pendidik.

Menurutnya, penghargaan terhadap prestasi akan menjadi motivasi bagi tenaga pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Prestasi juga perlu menjadi salah satu acuan. Ini penting sebagai bentuk apresiasi sekaligus penyemangat bagi tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya,” tambah Asep.

Harapkan Implementasi Berjalan Adil

Fraksi PKB berharap kebijakan pengangkatan PPPK Penuh Waktu dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan.

Dengan proses identifikasi yang transparan, mempertimbangkan masa pengabdian, kompetensi, dan kebutuhan sekolah, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya sekaligus menghindari potensi konflik di lapangan.