Guru PPPK di Kota Banjar Dukung Alih Status ke PNS, Minta Pengangkatan Tidak Dibatasi Usia

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Rencana pemerintah mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat sambutan positif dari kalangan tenaga pendidik. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian karier sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini mengabdi di dunia pendidikan.

Salah satu dukungan datang dari Soni Sanjaya, guru PPPK yang bertugas di UPTD SDN 1 Banjar, Kota Banjar. Menurutnya, pengalihan status PPPK menjadi PNS akan memberikan rasa aman dan ketenangan dalam bekerja karena adanya kepastian masa kerja hingga usia pensiun.

Soni mengatakan, selama ini banyak guru PPPK yang masih memikirkan keberlanjutan status kepegawaian mereka, terutama terkait masa kontrak kerja yang harus diperpanjang secara berkala.

“Ketika kami sudah memiliki kepastian masa kerja sampai usia pensiun, tentu akan menambah semangat dalam bekerja dan membuat kami lebih tenang tanpa harus memikirkan hal-hal nonteknis,” ujar Soni, Kamis (20/8/2026).

Minta Penataan Guru Sesuai Kebutuhan Daerah

Selain mendukung rencana pengalihan status PPPK menjadi PNS, Soni juga menyoroti wacana penataan pegawai yang akan dikelola pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan guru secara lebih rinci dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan domisili para tenaga pendidik.

Menurutnya, penempatan guru yang lebih dekat dengan daerah asal akan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi tenaga pendidik tetapi juga bagi kualitas layanan pendidikan.

“Jika pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan guru berdasarkan wilayah dan domisili, maka banyak guru yang bisa kembali bertugas di daerah asalnya. Hal ini tentu akan mengurangi beban biaya transportasi dan pengeluaran harian mereka,” katanya.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk menjalankan tugas mengajar.

Pengangkatan PNS Diminta Tidak Dibatasi Usia

Salah satu harapan terbesar yang disampaikan Soni adalah agar pemerintah tidak memberlakukan batasan usia dalam proses pengangkatan PPPK menjadi PNS.

Menurutnya, banyak guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai tenaga pendidik, namun kini berada pada rentang usia di atas 40 hingga 50 tahun. Jika terdapat pembatasan usia, mereka dikhawatirkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti.

“Untuk pengangkatan CPNS nantinya, saya berharap tidak ada batasan usia sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara melalui dunia pendidikan,” ungkapnya.

Soni menilai pengalaman dan dedikasi yang telah diberikan para guru selama bertahun-tahun seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan kepegawaian nasional.

Soroti Nasib Guru Honorer Bersertifikat PPG

Selain persoalan status PPPK dan batas usia, Soni juga berharap pemerintah segera menuntaskan persoalan guru honorer yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menurutnya, masih banyak tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat kompetensi melalui program PPG namun belum mendapatkan kepastian terkait status dan penempatan kerja.

Ia berharap pemerintah dapat mempercepat proses penyerapan guru honorer bersertifikat PPG agar kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah dapat terpenuhi sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi para guru.

Rencana pengalihan status PPPK menjadi PNS saat ini masih menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya tenaga pendidik yang berharap kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.