Prakiraan Cuaca Kabupaten Tasikmalaya Hari Ini, Sabtu 22 Agustus 2026
Berikut adalah informasi cuaca terkini untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Rencana pemerintah pusat bersama DPR RI untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai tahun 2027 disambut antusias oleh para guru di Kota Tasikmalaya.
Kabar tersebut dinilai menjadi harapan baru bagi ribuan tenaga pendidik yang selama ini mengabdi dengan status PPPK Paruh Waktu. Selain memberikan kepastian karier, perubahan status itu juga diyakini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan para guru.
Salah seorang guru PPPK Paruh Waktu di Kota Tasikmalaya, Ira Rosmiati, mengaku bahagia mendengar adanya rencana tersebut. Menurutnya, status penuh waktu merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh para guru PPPK.
"Jika memang benar, tentu kami sangat bahagia karena memang itu yang selama ini kami harapkan dan tunggu-tunggu, yaitu menjadi PPPK penuh waktu," ujar Ira saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (19/8/2026).
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan tersebut sehingga para guru memperoleh kepastian mengenai masa depan karier mereka.
"Semoga ini benar-benar terwujud dan prosesnya bisa segera dilakukan. Perubahan status ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kami," katanya.
Disdik Kota Tasikmalaya Sambut Baik Kebijakan
Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tasikmalaya, Rojab Riswan Taufik. Ia menilai pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurut Rojab, saat ini terdapat sekitar 527 guru PPPK Paruh Waktu yang masih bertugas di lingkungan pendidikan Kota Tasikmalaya.
"Kami sangat menyambut baik rencana ini karena di Kota Tasikmalaya masih ada sekitar 527 guru yang berstatus PPPK Paruh Waktu," ujarnya saat ditemui di SDN Pahlawan.
Ia menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah.
"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kami berharap rencana ini benar-benar menjadi kenyataan karena akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya," katanya.
PPPK Paruh Waktu Masih Menunggu Kepastian
Sementara itu, Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, menyatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Namun, hingga saat ini para PPPK Paruh Waktu masih menunggu kepastian mengenai mekanisme pelaksanaannya.
"Kami sekarang lebih fokus menunggu realisasi di lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini benar-benar bisa diwujudkan," ujar Asep.
Ia berharap kebijakan pengangkatan status tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup seluruh PPPK Paruh Waktu dari berbagai jabatan yang ada di lingkungan pemerintahan.
Menurut Asep, Pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya telah menyiapkan langkah awal untuk proses peralihan status sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Untuk tahun 2026 misalnya, Kota Tasikmalaya telah merencanakan pembukaan 90 formasi. Terdiri dari 30 formasi CPNS dan 60 formasi untuk peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu," jelasnya.
Juknis dari Pemerintah Pusat Masih Ditunggu
Meski demikian, hingga kini petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait mekanisme peralihan status maupun kuota formasi yang akan diberikan kepada daerah masih belum diterbitkan.
Kondisi tersebut membuat para PPPK Paruh Waktu belum mengetahui secara pasti bagaimana skema pengangkatan yang akan diterapkan pada tahun 2027 mendatang.
Asep berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar para tenaga PPPK memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan status kepegawaiannya.
"Kami hanya bisa berharap dan berdoa agar rencana ini benar-benar terealisasi. Jika tidak, tentu akan menimbulkan kekecewaan di kalangan PPPK Paruh Waktu. Mudah-mudahan pada 2027 seluruh PPPK Paruh Waktu dari berbagai jabatan bisa beralih menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa terkecuali," pungkasnya.
Rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu ini menjadi perhatian banyak tenaga honorer dan aparatur pemerintah di daerah. Selain dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
