Hanya Guru Dialihkan Jadi PPPK Penuh Waktu, Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya Minta Kejelasan Pemkot dan Pusat

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya menyayangkan hasil konferensi pers di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu terkait kebijakan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut dinilai hanya mengakomodasi tenaga guru untuk dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, mempertanyakan keputusan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, banyak tenaga non-guru yang juga telah mengabdi selama puluhan tahun namun statusnya masih sebagai PPPK Paruh Waktu.

"Intinya kami menyayangkan hasil konferensi pers kemarin dari Istana. Kenapa hanya guru yang diakomodir dialihkan jadi PPPK Penuh Waktu? Padahal di sisi lain banyak rekan-rekan yang sudah mengabdi puluhan tahun yang sekarang jadi PPPK Paruh Waktu," ujar Asep, Kamis (20/8/2026) sore.

Asep mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya untuk segera memberikan klarifikasi dan kejelasan mengenai informasi dari pemerintah pusat tersebut.

"Kami mau minta kejelasan terkait kabar tersebut ke Pemkot Tasik. Yang dimaksud Istana itu guru PPPK di setiap daerah atau yang mana?," tuturnya.

Asep menilai pembatasan prioritas pengalihan status hanya bagi guru berpotensi menimbulkan riak keprihatinan serta kesenjangan antartenaga honorer dan PPPK di daerah.

"Terus kenapa hanya guru? Apakah profesi di luar guru tidak penting? akibat kabar Istana PPPK Paruh Waktu di daerah jadi meradang. Bukan berarti kami iri terhadap guru tapi pemerintah pusat secara tidak langsung sudah membenturkan rekan-rekan PPPK Paruh Waktu guru dengan non guru," tegas Asep.

Guna menjaga situasi tetap kondusif, pihak aliansi berencana mengumpulkan seluruh anggota PPPK Paruh Waktu non-guru dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Tasikmalaya.

"Untuk menjaga kondusivitas agar tidak terjadi perpecahan akibat isu yang beredar ini," ungkapnya.

Asep berharap pemerintah pusat maupun Pemkot Tasikmalaya dapat bertindak adil serta memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu secara merata.

"Kami mendukung apabila tidak hanya satu profesi saja yang dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, banyak rekan-rekan non-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun (Nakes RSUD+Puskesmas, Teknis di tiap OPD, Tendik di tiap-tiap sekolah)," pungkasnya.