Kepemilikan Aset Banjar Waterpark Jadi Sorotan, GIBAS Desak Pemkot Bentuk Tim Khusus

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Polemik kepemilikan aset kawasan Banjar Waterpark (BWP) kembali mencuat. Organisasi masyarakat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resor Banjar mendesak Pemerintah Kota Banjar segera membentuk tim khusus untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan status kepemilikan lahan yang hingga kini dinilai belum jelas.

Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Gunung Sangkur, Setda Kota Banjar, Rabu (12/8/2026). Dalam pertemuan itu, GIBAS mempertanyakan legalitas dan status kepemilikan aset kawasan Banjar Waterpark yang saat ini dalam kondisi terbengkalai.

Ketua GIBAS Resor Banjar, Gintara Ginting, mengungkapkan pihaknya belum memperoleh penjelasan yang rinci dan memuaskan dari pemerintah terkait status aset Banjar Waterpark.

Menurutnya, terdapat dugaan bahwa sebagian lahan yang digunakan untuk kawasan wisata tersebut masih berstatus milik pribadi atau perorangan dan belum sepenuhnya menjadi aset Pemerintah Kota Banjar.

“Kami belum mendapatkan jawaban yang jelas dan rinci terkait sejumlah pertanyaan yang disampaikan dalam audiensi, terutama mengenai status kepemilikan aset kawasan Banjar Waterpark yang saat ini mangkrak,” ujar Gintara.

Ia menilai ketidakjelasan status aset tersebut harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Dalam audiensi tersebut, GIBAS meminta Pemerintah Kota Banjar segera membentuk tim investigasi atau tim khusus yang bertugas menelusuri seluruh dokumen dan status kepemilikan aset Banjar Waterpark.

GIBAS bahkan mengusulkan agar pembentukan tim tersebut dilakukan dalam waktu tiga kali 24 jam sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

“Kami meminta Pemerintah Kota Banjar segera membentuk tim investigasi. Sangat disayangkan lahan yang begitu luas dan memiliki nilai besar justru dibiarkan mangkrak tanpa kepastian penyelesaian,” kata Gintara.

Menurutnya, keberadaan Banjar Waterpark yang saat ini tidak beroperasi telah menyebabkan aset daerah yang bernilai besar tidak memberikan manfaat maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Selain mempertanyakan status aset, GIBAS juga mengaku khawatir terdapat pihak-pihak di luar pemerintahan yang masih ikut campur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau aset yang berkaitan dengan Banjar Waterpark.

Apabila dugaan tersebut terbukti, GIBAS menyatakan siap melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kami khawatir masih ada campur tangan pihak luar yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan. Jika ditemukan adanya praktik seperti itu, kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tegas Gintara.

Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi, Wakil Wali Kota Banjar Supriana mengatakan hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan kepada Wali Kota Banjar untuk dibahas lebih lanjut.

Supriana mengakui bahwa persoalan aset Banjar Waterpark membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret agar status kepemilikannya dapat diselesaikan secara tuntas.

Menurutnya, pembentukan tim khusus menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan untuk mempercepat proses penyelesaian.

“Memang perlu ada semacam tim khusus agar terdapat langkah nyata yang fokus menyelesaikan permasalahan aset kawasan Banjar Waterpark. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Wali Kota untuk menentukan kebijakan yang akan diambil,” ujar Supriana.

Permasalahan kepemilikan aset Banjar Waterpark hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Banjar. Kawasan wisata yang dibangun dengan nilai investasi mencapai puluhan miliar rupiah tersebut saat ini belum mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah karena kondisinya yang mangkrak.

Berbagai pihak berharap pemerintah segera menemukan solusi yang jelas dan terukur agar aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya dorongan dari berbagai elemen masyarakat, penyelesaian status aset Banjar Waterpark diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam waktu dekat.