Jadwal Sholat Hari Ini di Kota Banjar, Selasa 3 November 2026
Jadwal sholat hari ini di Kota Banjar dapat menjadi rujukan bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban sholat fardhu lima waktu.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menyoroti secara tajam tata kelola penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar. Sorotan tersebut mencakup asas pemerataan alokasi anggaran antar-cabang olahraga (cabor), transparansi penggunaan dana publik, hingga jaminan keberlangsungan pembinaan atlet secara intensif.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menegaskan bahwa kucuran dana hibah yang disedot dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas serta prestasi para atlet, bukan semata-mata dihabiskan untuk menopang kebutuhan birokrasi organisasi.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang diberikan pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh atlet dan seluruh cabang olahraga. Jangan sampai sebagian cabor bisa menjalankan pembinaan dengan baik, sementara yang lainnya justru mengalami keterbatasan anggaran," ujar Cecep, Senin (2/11/2026).
Menurut Cecep, formula distribusi anggaran hibah kepada seluruh pengurus cabor wajib didasarkan pada parameter indikator yang rasional dan terukur, seperti jumlah populasi atlet, kebutuhan mendasar pembinaan, potensi raihan prestasi, serta kalender agenda kejuaraan yang diikuti.
Ia menegaskan agar porsi anggaran dialokasikan lebih dominan untuk menunjang kebutuhan riil atlet, mulai dari kelengkapan sarana latihan, insentif pelatih, fasilitasi try out dan try in, hingga biaya pendaftaran kompetisi.
"Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan organisasi dan kegiatan seremonial, sementara kebutuhan atlet dan program pembinaan belum terpenuhi secara optimal," tegasnya.
Desak Akuntabilitas LPJ dan Dorong Pembinaan Berkelanjutan
Menanggapi polemik Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hibah yang belum tuntas, Cecep memeringatkan bahwa setiap rupiah uang negara yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan secara sah baik dari sisi administrasi hukum maupun substansi penggunaan di lapangan.
Ia mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Banjar untuk memperketat fungsi verifikasi dan pengawasan teknis, serta menetapkan batas waktu (deadline) yang mengikat bagi KONI dalam melengkapi berkas LPJ.
Kendati demikian, Cecep menggarisbawahi agar silang sengketa kelengkapan dokumen administrasi tersebut tidak merugikan persiapan para atlet yang tengah berkonsentrasi menghadapi kejuaraan.
"Jangan sampai karena persoalan LPJ di tingkat organisasi, program latihan atlet terhenti, kebutuhan cabor tidak terpenuhi, dan kesempatan atlet untuk berkompetisi menjadi terganggu," ungkapnya.
Cecep menambahkan bahwa Komisi III pada dasarnya mendukung penuh penguatan serta penambahan anggaran sektor olahraga sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Namun, komitmen penganggaran itu wajib dibarengi dengan transparansi publik, akuntabilitas tata kelola, pemerataan alokasi, serta target capaian prestasi yang jelas.
"Kami tidak ingin olahraga Kota Banjar hanya ramai ketika ada kejuaraan. Pembinaan harus berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang membawa nama baik Kota Banjar," pungkas Cecep.
