Kota Banjar Raih Status UHC Aktif, 98,31 Persen Warga Tercover JKN

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota Banjar mencatatkan capaian gemilang dalam sektor kesehatan di penghujung tahun 2025. Melalui Program Berdaya Tahan Bidang Kesehatan, angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah ini berhasil menembus 98,31 persen, yang sekaligus mengukuhkan status Kota Banjar dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) Aktif.

Berdasarkan data per November 2025, dari total 209.925 jiwa penduduk Kota Banjar, sebanyak 206.385 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Angka ini menunjukkan tren positif yang konsisten sepanjang tahun, di mana sebelumnya kepesertaan berada di angka 97,79 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, H. Saifuddin, A.KS., M.Kes., menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil dari desain kebijakan strategis yang fokus pada perlindungan warga secara berkelanjutan.

“Program Berdaya Tahan Bidang Kesehatan kami desain bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan setiap warga terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan berkelanjutan,” ujar Saifuddin saat ditemui di Kota Banjar, Rabu (31/12/2025).

Analisis komposisi peserta menunjukkan bahwa mayoritas kepesertaan didominasi oleh segmen Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN maupun APBD. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam memberikan proteksi finansial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

“Dominasi segmen ini adalah bentuk komitmen kami melindungi warga tidak mampu, sehingga mereka bisa mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya,” tambah Saifuddin.

Keberhasilan menembus angka 98 persen ini tidak lepas dari empat langkah taktis yang dijalankan Pemkot Banjar, di antaranya:

 * Optimalisasi Peran Kewilayahan: Melibatkan perangkat desa dan kelurahan dalam pendataan serta pendampingan langsung kepada warga.

 * Validasi Data Terintegrasi: Sinkronisasi data kependudukan dengan sistem JKN untuk meminimalisir duplikasi data.

 * Kepatuhan Iuran: Mendorong kedisiplinan peserta mandiri dalam membayar iuran.

 * Kepastian Anggaran: Penjaminan alokasi APBD untuk PBI secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Saifuddin menekankan bahwa fokus utama pemerintah bukan hanya pada pendaftaran administratif, melainkan fungsi layanan.

“Kunci utamanya adalah kepesertaan aktif dan berkesinambungan. Warga tidak hanya terdaftar, tetapi benar-benar bisa menggunakan layanan ketika sakit,” tegasnya.

Status UHC Aktif ini diharapkan menjadi modal sosial dan ekonomi bagi Kota Banjar. Dengan akses kesehatan yang merata, pemerintah optimis dapat melakukan deteksi dini penyakit dengan lebih efektif serta mengurangi beban biaya katastropik yang sering menjadi kendala masyarakat.

“Dalam jangka panjang, sistem yang tangguh ini menjadi modal sosial dan ekonomi menghadapi berbagai ancaman kesehatan, termasuk krisis maupun pandemi,” kata Saifuddin.

Menatap tahun 2026, Pemkot Banjar berencana melakukan penguatan kualitas layanan, peningkatan literasi kesehatan, serta integrasi layanan promotif dan preventif di seluruh fasilitas kesehatan.

“Dengan kolaborasi yang sudah terbukti berhasil, kami bertekad mempertahankan status UHC aktif secara berkelanjutan, menuju masyarakat sehat, produktif, dan berdaya tahan menghadapi tantangan zaman,” tutup Saifuddin.