Lewat Apel Akbar, PPDI Ciamis Siap Sukseskan Digitalisasi dan Program Strategis Desa 2026

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat transformasi digital desa dan menyelaraskannya dengan program strategis nasional pada 2026. Penegasan itu disampaikan dalam Apel Akbar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ciamis yang sekaligus membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) di halaman Pendopo Bupati Ciamis, Jumat (12/12/2025).

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyebut digitalisasi bukan lagi sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Perangkat desa harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, seiring perkembangan teknologi. Digitalisasi bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan,” tegas Herdiat.

Ia juga meminta perangkat desa menjaga harmonisasi dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Konflik yang muncul, kata dia, harus diselesaikan secara internal agar kondusivitas di desa tetap terjaga.

Herdiat memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan kesejahteraan perangkat desa di tengah kondisi keuangan daerah yang masih defisit.

“Kami tetap menyalurkan penghasilan tepat waktu, bahkan tahun ini ada peningkatan sesuai regulasi,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan perangkat desa untuk menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.

Di sisi lain, Ketua PPDI Ciamis, Akhmad Himawan, menegaskan kesiapan perangkat desa di Ciamis untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk percepatan digitalisasi layanan publik dan tata kelola desa.

Ia menyebut ada dua kelompok generasi perangkat desa. “Generasi muda sudah siap, sementara generasi lama akan kita dorong agar lebih melek digital,” katanya.

Mulai 2026, pemerintah desa akan diarahkan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program ketahanan pangan. Salah satu langkah yang dipersiapkan adalah budidaya ayam petelur di minimal 50 persen desa, yang hasilnya dikelola BUMDes.

“Kalau kemarin BUMDes bingung mau usaha apa, tahun depan kita berikan opsi. Program ketahanan pangan bisa menjadi solusi konkret,” ujar Akhmad.

Terkait kebijakan KDMP, ia menyebut sekitar 30 persen dana desa tahun depan perlu dicadangkan untuk mengantisipasi potensi kredit macet. Meski berat, PPDI Ciamis menegaskan tetap mendukung kebijakan pusat.

“Walau beberapa desa menolak, Ciamis akan mendukung penuh kebijakan pusat karena kita bagian dari pemerintah. Kita sukseskan saja,” tandasnya.