Pemkot Tasikmalaya Sambut Baik Sosialisasi Perda Jaminan Sosial Lansia

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menghadiri dan membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Lanjut Usia. Acara ini berlangsung di Rumah Makan Sambel Hejo, Kecamatan Cibeureum, Kamis (24/4/2025) sore.

Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) XV, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar, Drs. H. Yod Mintaraga, M.PA.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Tasikmalaya, H. Imih Misbahul Munir, perwakilan dari Disporabudpar, serta puluhan masyarakat lainnya.

Sekda Asep Goparullah menyambut positif keberadaan perda tersebut. Menurutnya, regulasi itu sejalan dengan program Pemkot Tasikmalaya yang bertajuk "Nyaah Ka Sepuh".

"Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas hadirnya perda ini. Ini akan menjadi bagian yang kami perhatikan dan sinergikan dengan program di Kota Tasikmalaya," ujar Asep kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa "Nyaah Ka Sepuh" merupakan implementasi dari program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusung semangat "Nyaah Ka Indung". Program tersebut telah resmi diluncurkan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Ketua DPRD Kota Tasikmalaya.

Asep menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat eselon II dan III, akan memiliki satu orang lansia sebagai ibu asuh. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan.

"ASN yang terlibat diharapkan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu ibu asuh masing-masing. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian nyata terhadap para lansia," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah lansia di Kota Tasikmalaya saat ini mencapai 1.024 orang. Mereka menjadi target dari berbagai bentuk perhatian dan pelayanan sosial dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.