Pertanyakan Kenaikan Desil Bansos Disabilitas, PPDI Kota Banjar Mendatangi Kantor BPS

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar menggelar silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar, Rabu (23/9/2026). Pertemuan ini membahas perubahan data penerima bantuan sosial (bansos), khususnya terkait kenaikan status desil sejumlah warga penyandang disabilitas.

Kepala BPS Kota Banjar, Agus Susanto, mengapresiasi inisiatif pengurus PPDI yang dinilai aktif dan responsif dalam menyikapi dinamika data sosial ekonomi di lapangan.

Agus menilai langkah PPDI sangat tepat untuk melakukan klarifikasi langsung kepada instansi berwenang ketimbang termakan spekulasi opini publik.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas yang hadir pada hari ini. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan tidak hanya langsung mempercayai isu-isu yang berkembang di media sosial, tetapi datang langsung ke sini untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas,” ujar Agus, Rabu (23/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Agus menjelaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berasal dari konsolidasi multi-sumber data dari berbagai kementerian dan lembaga secara berkelanjutan.

Menjawab pertanyaan PPDI terkait keterkaitan Sensus Ekonomi 2026 dengan perubahan desil penerima manfaat, Agus menegaskan bahwa pendataan Sensus Ekonomi yang tengah berjalan belum digunakan sebagai instrumen perubahan data bantuan.

“Data hasil Sensus Ekonomi ini masih belum digunakan,” jelas Agus.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyediakan saluran resmi bagi warga untuk mengajukan usulan perbaikan data jika terdapat ketidaksesuaian kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka dipicu oleh gelombang keluhan penyandang disabilitas yang mendadak mengalami kenaikan desil, sehingga terancam kehilangan akses bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Dalam perjalanannya kami mendapati masukan ataupun keluhan dari penyandang disabilitas. Ada yang setelah dilakukan pendataan, desilnya naik. Kami datang ke sini untuk mengklarifikasi apa yang menjadi dasar perubahan tersebut,” kata Iwan.

Setelah mendapat penjelasan resmi bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan penentu pergeseran desil tersebut, Iwan mengonfirmasi bahwa PPDI akan memandu anggotanya untuk menempuh jalur sanggahan resmi serta memahami variabel-variabel pendataan sosial.

“Kami juga menyarankan adanya sanggahan untuk perbaikan data. Kami akan menerangkan kepada anggota terkait variabel-variabel yang menjadi bagian dari pendataan,” ujar Iwan.

Ia berharap sinergi antara PPDI dan BPS Kota Banjar terus terjalin erat agar kedudukan disabilitas tidak sekadar menjadi objek pendataan, tetapi dilibatkan aktif sebagai subjek pembangunan daerah.

“Harapan kami dari silaturahmi dan koordinasi ini ada perbaikan-perbaikan data untuk penyandang disabilitas ke depannya. Kami berharap kolaborasi antara PPDI dan BPS bisa semakin intens,” harap Iwan.