Disarankan:
Polri kini aktif membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus melindungi petani dari jerat tengkulak yang selama ini merugikan.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com - Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digenjot Polri dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya fokus pada produksi, Polri kini aktif membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus melindungi petani dari jerat tengkulak yang selama ini merugikan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi fondasi penting untuk menyusun strategi yang lebih kuat di tahun 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri Fasilitasi Modal, Petani Didorong Bangkit dan Mandiri
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung yang selama ini terkendala akses permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, petani difasilitasi untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal tanam dan perluasan lahan.
Implementasi nyata telah dirasakan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh akses pembiayaan untuk kembali mengolah lahan tidur dan meningkatkan produktivitas jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembiayaan KUR tahun 2026.
“BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung,” ungkapnya.
Bulog Jadi Penyangga Harga, Petani Tak Lagi Tergantung Tengkulak
Tak berhenti pada permodalan, Polri juga memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen jagung petani binaan diarahkan untuk diserap langsung, sehingga petani tidak lagi dipaksa menjual dengan harga rendah kepada tengkulak.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga beli yang berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Bangun Ketahanan Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Program terpadu ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga memutus mata rantai tengkulak, mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial dan jaminan pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar kewajiban kredit tepat waktu, dan memperbaiki taraf hidup mereka.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam program ketahanan pangan 2026, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional akan semakin kuat dan berkeadilan bagi petani Indonesia.
