Posnu Pertanyakan Kinerja Bawaslu Kota Banjar

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Menjelang Pilkada 2024, kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, Muhlison, mempertanyakan klaim keberhasilan Bawaslu yang menyatakan tidak adanya pelanggaran Pilkada sebagai indikator kesuksesan.  

Menurut Muhlison, pernyataan ini terkesan prematur dan justru memperkuat kesan bahwa Bawaslu tidak maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan.  

"Yang dipahami masyarakat justru sebaliknya. Mereka mempertanyakan kinerja Bawaslu dan menduga ada potensi pelanggaran yang tidak terpantau atau sengaja diabaikan," ujar Muhlison dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (24/11/2024).  

Muhlison mengungkapkan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah potensi maraknya praktik politik uang (money politik). Hingga kini, Bawaslu dianggap belum menunjukkan aksi nyata dalam mencegah praktik tersebut.  

"Bawaslu seperti abai terhadap isu money politik. Kami juga hampir tidak menemukan kampanye atau sosialisasi tentang bahaya money politik di media sosial resmi mereka. Ini aneh untuk lembaga yang punya tanggung jawab besar dalam menjaga integritas Pilkada," kritik Muhlison.  

Ia berharap Bawaslu segera menggencarkan kampanye anti-money politik dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, tindakan konkret sangat dibutuhkan, mengingat Pilkada sudah semakin dekat.  

"Kalau Bawaslu hanya fokus pada seremonial tanpa aksi nyata, masyarakat akan semakin skeptis. Kami minta mereka segera turun ke lapangan dan menggerakkan kampanye yang masif," tambahnya.  

Muhlison juga mengingatkan bahwa jika money politik terjadi secara masif, dampaknya akan sangat merugikan kualitas demokrasi dan kepemimpinan di Kota Banjar. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan visi misi, bukan karena iming-iming sesaat.  

"Money politik tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan. Dengan anggaran APBD Kota Banjar yang relatif kecil, praktik seperti ini akan mengganggu pembangunan jangka panjang," tegasnya.  

Menanggapi kritik tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjar, Solehan, menyatakan pihaknya telah bekerja sesuai prosedur.  

"Sejauh ini kami tidak menemukan pelanggaran Pilkada. Tidak ada laporan dari masyarakat terkait potensi pelanggaran di lapangan," ujar Solehan.  

Ia menegaskan, masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran diharapkan melapor ke Bawaslu agar dapat segera ditindaklanjuti.  

Muhlison mengakhiri pernyataannya dengan mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Ia berharap masyarakat tidak tergiur dengan politik uang dan lebih fokus pada program kerja serta visi misi yang ditawarkan calon pemimpin.  

"Jangan gadaikan masa depan Kota Banjar hanya karena money politik. Pilihlah berdasarkan rekam jejak dan visi yang jelas," pungkasnya.  

Dengan kritik yang disampaikan, masyarakat Kota Banjar kini menantikan langkah konkret dari Bawaslu untuk memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil, serta terbebas dari praktik yang mencederai demokrasi.