Disarankan:
Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menjadi sorotan publik setelah diketahui mengadakan perjalanan ke Thailand pada hari kerja.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menjadi sorotan publik setelah diketahui mengadakan perjalanan ke Thailand pada hari kerja.
Diketahui sebanyak 40 orang, termasuk PNS dan keluarganya, berangkat ke Thailand pada Kamis (14/11/2024) dan kembali pada Minggu (17/11/2024).
Perjalanan ini menuai kritik, terutama karena kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya yang saat ini mengalami defisit.
Penjelasan Pj Wali Kota Tasikmalaya
Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, membenarkan adanya perjalanan tersebut. Namun, ia menyarankan untuk menanyakan detailnya kepada Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya.
"Saya belum mengecek secara detail tujuan mereka ke Thailand. Silakan konfirmasi ke Pak Sekda. Bisa jadi itu urusan pribadi atau lainnya. Prinsipnya, ini terkait individu," ujar Cheka saat ditemui di Aston Inn, Senin (18/11/2024).
Cheka menambahkan bahwa izin perjalanan ke luar negeri untuk pejabat PNS biasa tidak memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Hanya kepala daerah yang harus izin ke Kemendagri untuk perjalanan luar negeri," jelasnya.
Klarifikasi dari Bappelitbangda
Sekretaris Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Andri yang juga ikut dalam perjalanan ke Thailand menegaskan bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya merupakan acara pribadi dan tidak menggunakan dana APBD.
"Itu acara pribadi, bukan menggunakan anggaran APBD. Perjalanan ini dilakukan bersama-sama, tetapi atas inisiatif masing-masing. Izin yang diambil hanya dua hari kerja, sebagian berangkat pada Kamis," ungkap Andri.
Andri menjelaskan bahwa dari total 42 orang yang berangkat, sekitar 30 di antaranya adalah PNS, sementara sisanya adalah keluarga.
"Ada sekitar 30 PNS yang ikut. Total 42 orang termasuk keluarga. Saya sendiri baru kembali tadi malam," tutupnya.
Kritik Publik
Perjalanan ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, mengingat dilakukan pada hari kerja dan di tengah kondisi APBD yang sedang mengalami defisit. Publik meminta transparansi dan klarifikasi lebih lanjut terkait izin perjalanan ini serta dampaknya terhadap tugas-tugas pemerintahan.
