Disarankan:
Wali Kota Banjar Sudarsono memastikan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemkot Banjar aman hingga Desember 2026.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Kabar mengenai pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjar sempat menjadi perhatian. Kekhawatiran muncul menyusul kondisi fiskal daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi kelancaran pembayaran tunjangan.
Namun, kekhawatiran tersebut kini mendapat kepastian dari Pemerintah Kota Banjar. Wali Kota Banjar Sudarsono memastikan pembayaran TPP ASN tetap aman hingga akhir 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Sudarsono di tengah pelaksanaan Pawai Alegoris Kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Jalan Letjen Suwarto, Selasa (18/8/2026).
Pawai tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), desa dan kelurahan, lembaga pendidikan, BUMD, komunitas, hingga sejumlah instansi dan organisasi lainnya.
Poster TPP Aman Jadi Sorotan dalam Pawai
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing peserta pawai dituntut menampilkan berbagai kreasi seni dan atraksi untuk menghibur masyarakat.
Salah satu peserta yang menarik perhatian adalah rombongan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjar.
Salah seorang pegawai BKPSDM terlihat membawa alat peraga berupa poster bertuliskan ASN tertib presensi, TPP aman, hati nyaman.
Pesan tersebut bukan sekadar bagian dari kreativitas peserta pawai. Poster itu juga mencerminkan harapan para ASN agar pembayaran TPP dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan.
Sebelumnya, persoalan pencairan TPP memang sempat menjadi perbincangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar. Hal itu berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi pembayaran tunjangan, termasuk TPP untuk bulan Juli.
Wali Kota Pastikan TPP Aman hingga Desember
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wali Kota Banjar Sudarsono memastikan hak TPP ASN tetap aman hingga Desember 2026.
Ia mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan proses penganggaran melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan kebutuhan TPP hingga akhir tahun dapat terpenuhi.
"Dalam apel gabungan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa TPP ASN aman sampai bulan Desember. Saat ini penganggarannya sedang diproses dalam perubahan anggaran," tegas Sudarsono saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, kepastian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan jaminan terhadap hak ASN sekaligus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar.
Pemkot Banjar Dapat Tambahan Transfer Rp31,349 Miliar
Kepastian pembayaran TPP tersebut semakin diperkuat dengan masuknya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.
Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah pusat mengucurkan tambahan bantuan keuangan sebesar Rp31,349 miliar ke kas Pemerintah Kota Banjar.
Tambahan dana tersebut menjadi salah satu sumber untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk mendukung pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Sutriyat, membenarkan adanya dana transfer tambahan dari pemerintah pusat tersebut.
Ia menjelaskan, dana tersebut berasal dari pelunasan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Menurut Sutriyat, tambahan transfer tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap ASN.
"Tambahan dana transfer dari pusat ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan gaji serta TPP pegawai. Seluruh anggarannya secara teknis akan dimasukkan dalam skema Perubahan APBD," ujar Sutriyat.
Dengan adanya tambahan dana transfer tersebut, Pemkot Banjar kini memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran TPP ASN hingga penghujung 2026.
Kepastian ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang sebelumnya muncul di kalangan ASN terkait keberlangsungan pembayaran tunjangan di tengah kondisi fiskal daerah.
