Disarankan:
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Senin–Selasa, 4–5 Agustus 2025. Dalam kunjungan tersebut, Viman didampingi oleh Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, Kepala BKPSDM, dan Pelaksana Tugas Inspektur.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Senin–Selasa, 4–5 Agustus 2025. Dalam kunjungan tersebut, Viman didampingi oleh Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, Kepala BKPSDM, dan Pelaksana Tugas Inspektur.
Viman menjelaskan, kunjungan itu difokuskan pada pembahasan proses manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang telah dimulai sejak 2019 dan dipercepat pelaksanaannya pada 2024 hingga 2025.
“Dan awal 2025 telah ada 8 atensi juga dari BKN dan dua hari lalu Selasa ekspose mengenai female manajemen talenta ini,” ujar Viman di Jalan HZ Mustofa, Kamis (7/8/2025) siang.
Ia mengungkapkan bahwa BKN memberikan apresiasi terhadap proses manajemen talenta di Kota Tasikmalaya, terutama untuk jabatan tinggi pratama eselon II.
“Alhamdulillah diterima serta diapresiasi oleh BKN, Kota Tasik termasuk yang prosesnya manajemen talentanya baik dan kita ekspose buat jabatan tinggi pratama (eselon II),” ungkapnya.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan dari BKN yang harus segera direvisi dan ditindaklanjuti oleh Pemkot Tasikmalaya.
“Dan kita juga sudah direkomendasikan Pati dan ada catatan yang harus kita revisi dan tindaklanjuti rekomendasi dari BKN. Jadi, setelah rekomendasi dan evaluasi dari BKN itu kita penuhi baru dibahas lagi,” ucap Viman.
Terkait isu pembahasan tenaga honorer kategori R4, Viman menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi agenda dalam kunjungan ke BKN.
“R4 gak ada sebetulnya, saya juga baca di media, jadi kita tidak membahas R4 karena itu bukan lebih di BKN tapi di KemenPANRB sebetulnya, jadi kami kemarin fokus ekspose mengenai manajemen talent,” jelasnya.
Meski begitu, Pemkot Tasikmalaya tetap menunggu balasan resmi dari Kementerian PAN-RB mengenai kebijakan terkait kategori tenaga Non-ASN R2, R3, dan R4.
“Kami masih menunggu balasan itu yang kami lakukan, karena untuk honorer R2, R3, dan R4 kebijakan di pusat tapi kita advokasi,” katanya.
Viman menegaskan, Pemkot akan terus memperjuangkan aspirasi tenaga Non-ASN di seluruh kategori agar dapat dilantik secara bersama-sama.
“Kami perjuangkan juga ke KemenPANRB dengan berkirim surat dan R2 sama R3 yang sudah kita petakan, karena sebelumnya R4 ini masih secara lisan jadi kami pemkot ingin meminta ketegasan di surat ketentuannya seperti apa R4 dari KemenPANRB,” pungkasnya.
