Catat 75 Kasus Kekerasan dalam 7 Bulan, UPTD PPA Kota Tasikmalaya Kewalahan Akibat Kekurangan SDM

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 75 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi sepanjang periode Januari hingga Juli 2026.

Berdasarkan hasil asesmen, mayoritas dari 75 kasus tersebut berakar dari persoalan internal keluarga, terutama yang mengalami keretakan hubungan (broken home). Namun, di tengah tren kenaikan kasus tersebut, upaya penanganan oleh UPTD PPA Kota Tasikmalaya terhambat oleh minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).

Saat ini, status kelembagaan UPTD PPA Kota Tasikmalaya masih bertipe B. Padahal, dengan beban kerja yang terus meningkat, instansi ini idealnya dinaikkan menjadi tipe A yang didukung oleh 12 personel. Komposisi ideal tersebut mencakup enam petugas untuk administrasi kasus dan enam petugas untuk penanganan langsung di lapangan.

"Dengan jumlah saat ini kewalahan, apalagi saat kasus menumpuk. Kami berharap ada evaluasi kelembagaan dan penambahan SDM supaya penanganan lebih cepat dan komprehensif," ujar Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana, Kamis (2/7/2026).

Epi menegaskan bahwa UPTD PPA tidak dapat bekerja sendirian dalam menyelesaikan persoalan ini. Setiap kasus yang masuk membutuhkan keterlibatan tenaga profesional lain, seperti psikolog untuk pemulihan trauma (trauma healing), konselor untuk keluarga, serta advokat untuk pendampingan hukum, di samping koordinasi yang kuat dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

"Pemulihan korban lintas disiplin, seperti psikis, hukum, sosial, sampai ekonomi keluarga. Tanpa kolaborasi, prosesnya berat," tegasnya.

Selain fokus pada penanganan, Epi juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini yang dimulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Edukasi mengenai batas aman, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pengawasan terhadap pergaulan dinilai menjadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan.

"Jika keluarga kuat, anak lebih terlindungi. Ada tanda anak berubah, jangan tunda, segera konsultasi atau laporkan," beber Epi.

Melihat data kasus yang terus merangkak naik, pihaknya berharap adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, penambahan pemenuhan SDM, serta penguatan sinergi lintas sektor. Langkah ini penting guna menekan angka kekerasan sekaligus memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak.