Disarankan:
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, merancang gebrakan besar di sektor pendidikan yang akan mulai diterapkan pada 2025. Langkah strategis ini ia paparkan dalam rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta Kanwil Kementerian Agama Jabar.
KOTA BANDUNG, NewsTasikmalaya.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, merancang gebrakan besar di sektor pendidikan yang akan mulai diterapkan pada 2025. Langkah strategis ini ia paparkan dalam rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta Kanwil Kementerian Agama Jabar.
Dikenal akrab dengan sapaan KDM, Dedi Mulyadi menekankan perlunya perombakan total, terutama dalam pembentukan karakter siswa dan guru. Ia ingin mengakhiri persoalan klasik seperti kekisruhan dalam penerimaan siswa baru di tingkat SMA/MA.
“Saya tidak mau lagi ada kegaduhan setiap penerimaan siswa. Daya tampung sekolah harus dipastikan sejak awal, dan jika tidak cukup, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang telah ditunjuk. Pemerintah Provinsi akan membantu pembiayaan siswa tersebut, asal lokasinya jelas,” tegas KDM dilansir dari jabarprov.go.id, pada Senin (28/4/2025).
Kebijakan serupa akan diberlakukan untuk SD dan SMP di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. KDM menekankan pentingnya satu visi dan misi seluruh pihak dalam membenahi dunia pendidikan Jawa Barat.
Tak hanya memikirkan siswa, KDM juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa ke depan, rekrutmen guru harus lebih transparan, profesional, dan semua guru diwajibkan mengikuti pelatihan pembentukan karakter.
Kolaborasi Pendidikan Karakter Bersama TNI dan Polri
Dalam rangka membentuk karakter siswa yang lebih kuat, Dedi Mulyadi menggandeng TNI dan Polri untuk meluncurkan program pendidikan karakter mulai 2 Mei 2025.
"Pelaksanaan tidak serentak di seluruh kabupaten/kota, kita mulai bertahap dari daerah yang dianggap paling siap dan rawan," katanya.
Sekitar 30 hingga 40 barak milik TNI telah disiapkan untuk mendukung program ini. Siswa yang terpilih — khususnya yang bermasalah dalam pergaulan atau terindikasi pelanggaran hukum — akan menjalani pembinaan intensif selama enam bulan tanpa mengikuti sekolah formal. Mereka akan dijemput langsung dari rumah untuk dibina oleh personel TNI.
Program ini dibiayai melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah daerah masing-masing.
Larangan Study Tour, Wisuda, dan Penggunaan Motor untuk Siswa
Dalam rangka mengurangi beban orang tua, KDM juga memberlakukan larangan untuk kegiatan-kegiatan yang memberatkan seperti study tour dan wisuda. Ia juga melarang siswa yang belum cukup umur menggunakan sepeda motor.
“Segera buatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk memperkuat kebijakan ini,” instruksinya.
Penghentian Sementara Dana Hibah Pendidikan
KDM pun mengambil langkah tegas terhadap penyaluran dana hibah pendidikan yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Ia memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan sambil menunggu hasil verifikasi resmi.
Keputusan ini diambil setelah terungkap adanya yayasan-yayasan baru yang belum terverifikasi menerima bantuan hingga miliaran rupiah tanpa penggunaan yang jelas untuk peningkatan mutu pendidikan.
“Saya tidak ingin lagi dana hibah jatuh ke tangan yang salah. Untuk sementara dihentikan, dan ke depan bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan lagi karena kedekatan politik,” ujarnya.
Namun, KDM tetap membuka peluang bagi madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah untuk menerima bantuan, dengan syarat data siswa dan institusi harus jelas dan terverifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya penataan lokasi pembangunan sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih antara satuan pendidikan, guna menghindari perebutan siswa.
Dengan berbagai langkah terobosan ini, Dedi Mulyadi optimistis tingkat partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA di Jawa Barat bisa mencapai 100 persen.
