Disarankan:
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, meminta Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret dalam menangani status kepegawaian, khususnya bagi tenaga honorer kategori R4.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Persoalan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencuat. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, meminta Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret dalam menangani status kepegawaian, khususnya bagi tenaga honorer kategori R4.
Menurut Asep, para honorer R4 yang mencakup tenaga kesehatan dan non-nakes, baik yang bekerja di BLUD maupun di OPD, telah lama memberikan kontribusi penting dalam mendukung pelayanan publik. Namun hingga saat ini, status mereka belum juga diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Jangan hanya terfokus pada isu-isu populer. Realita di lapangan membutuhkan tindakan nyata dari pemimpin daerah untuk menyelesaikan persoalan krusial ini," tegas Asep saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (4/8/2025).
Asep menyebut, saat ini terdapat lebih dari 830 tenaga honorer R4 yang belum memiliki kepastian status. Sementara itu, honorer kategori R2 dan R3 disebut sudah melalui proses pemetaan dan tinggal menunggu pengajuan lebih lanjut, yang totalnya mencapai sekitar 1.070 orang.
Ia juga mengingatkan agar Wali Kota tidak terlalu terpengaruh oleh masukan dari pihak-pihak yang hanya menyoroti aspek infrastruktur tanpa menyentuh persoalan fundamental dalam tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah.
"Pemkot harus tetap mengawal proses ini sampai tuntas, meskipun tengah menunggu respons dari Kementerian PAN-RB. Jangan biarkan para honorer terus digantung nasibnya," pungkas Asep.
Asep menegaskan bahwa keberpihakan terhadap para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun harus menjadi prioritas pemerintah kota. Ia berharap langkah-langkah strategis segera diambil untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para honorer tersebut.
