Fasilitas KORMI Kurang Diperhatikan, Pengadaan Mobil Dinas Pemkot Banjar Disorot

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Rencana pengadaan kendaraan dinas baru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar menuai sorotan publik. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Banjar, Sulyanati, mendesak pemerintah daerah untuk secara terbuka menjelaskan urgensi, dasar hukum, hingga dampak manfaat dari pengadaan belanja aset tersebut.

Sulyanati menilai, setiap alokasi anggaran belanja fasilitas pemerintah sejatinya harus didasari oleh analisis kebutuhan yang nyata serta memberikan korelasi positif terhadap efisiensi kinerja dan pembangunan daerah.

“Yang harus dijelaskan kepada publik itu reasoning-nya. Apa dasar pengadaannya, bagaimana urgensi kebutuhannya, dan apakah nilai tambah serta manfaatnya memang ada,” ujar Sulyanati saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (15/10/2026).

Di tengah wacana pengadaan kendaraan baru pejabat tersebut, Sulyanati menyayangkan masih minimnya fasilitas pendukung kegiatan olahraga masyarakat di bawah naungan KORMI. Menurutnya, sarana mobilitas sangat krusial guna menopang agenda festival, pentas kebudayaan, dan kegiatan massal yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“Bagi kami, kendaraan itu bukan untuk fasilitas pengurus. Yang dibutuhkan adalah sarana mobilitas untuk menunjang kegiatan. Kalau kegiatan bisa berjalan, Banjar menjadi ramai, dan ada potensi pemberdayaan UKM, berarti manfaatnya jelas,” beber Sulyanati.

Sulyanati menegaskan, pihaknya tidak serta-merta menolak kebijakan pengadaan mobil dinas. Kendati demikian, ia menuntut Pemkot Banjar menerapkan parameter penilaian prioritas belanja secara berimbang berdasarkan tingkat keterdesakan, peningkatan efisiensi kinerja, dan output nyata bagi masyarakat luas.

“Kalau memang kendaraan itu bisa membantu meningkatkan kinerja, misalnya dalam upaya melobi anggaran sehingga ada kenaikan anggaran untuk daerah, maka dampaknya harus bisa dijelaskan dalam bentuk angka. Outcome-nya harus jelas dan terukur,” tegas Sulyanati.

Lebih jauh, Sulyanati mengimbau agar pemerintah daerah mengoptimalkan peran media massa sebagai kanal transparansi publik dalam menyosialisasikan setiap program kerja, khususnya mengenai alokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

“Media bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan, termasuk pengadaan barang dan jasa, perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami dasar pertimbangan serta manfaatnya,” ujarnya.

Sulyanati berharap Pemkot Banjar tidak sekadar transparan dalam kebijakan pengadaan barang, namun juga responsif terhadap kebutuhan sarana pendukung bagi agenda-agenda kemasyarakatan.

“Anggaran daerah harus benar-benar diarahkan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai pengadaan fasilitas tidak sejalan dengan kebutuhan yang lebih mendesak,” pungkasnya.