TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota Tasikmalaya selama 10 kali berturut-turut mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan masyarakat.
Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya sekaligus Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai capaian tersebut memang menunjukkan tata kelola administrasi keuangan yang baik. Namun, menurutnya, penghargaan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Menurut Myftah, opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya merupakan penilaian terhadap kualitas laporan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah, bukan indikator keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.
"Secara sederhana, opini WTP itu ibarat rapor pembukuan, bukan rapor kelulusan. WTP menunjukkan bahwa pencatatan keuangan dilakukan sesuai aturan, tetapi tidak otomatis menunjukkan bahwa masyarakat sudah sejahtera," ujarnya.
Soroti Kontras antara WTP dan Kondisi Riil Masyarakat
Myftah memaparkan sejumlah kontras yang menurutnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya di tengah raihan WTP yang telah berlangsung selama satu dekade.
1. Keuangan Dinilai Baik, Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan
Menurutnya, selama periode 2017 hingga 2026, Pemkot Tasikmalaya berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten. Namun di sisi lain, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Ia menilai keberhasilan administrasi keuangan seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan.
2. Administrasi Rapi, Persoalan Tata Kota Masih Dikeluhkan
Myftah juga menyoroti berbagai persoalan perkotaan yang masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, pengelolaan sampah, genangan dan banjir saat hujan deras, hingga penataan pedagang kaki lima.
Menurutnya, keberhasilan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan harus diimbangi dengan keberhasilan menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Menata administrasi tentu penting, tetapi masyarakat juga ingin melihat perbaikan nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi setiap hari," katanya.
3. Anggaran Dinilai Harus Lebih Berdampak
Selain itu, ia menilai penggunaan anggaran daerah perlu lebih diarahkan pada program-program yang mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat.
Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, anggaran juga perlu difokuskan pada pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Keberhasilan pengelolaan keuangan bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi warga," ungkapnya.
4. Kesejahteraan Warga Menjadi Ukuran Utama
Myftah menegaskan bahwa masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, isu seperti harga kebutuhan pokok, penurunan angka stunting, kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi indikator yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
"Prestasi daerah tentu penting, tetapi masyarakat juga berharap adanya peningkatan kesejahteraan yang nyata. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan akan dinilai dari manfaat yang dirasakan warga," ujarnya.
Ia berharap raihan WTP yang telah diperoleh Pemkot Tasikmalaya dapat menjadi fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Harapannya, prestasi administrasi yang sudah baik dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Tasikmalaya," pungkasnya.