Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Kota Tasikmalaya Hari Ini, Kamis, 11 Juni 2026
Layanan Samsat Keliling Kota Tasikmalaya kembali hadir pada Kamis, 11 Juni 2026, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kembali menjadi sorotan DPRD Kota Tasikmalaya. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, menilai pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup serius dan mulai berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan.
Menurut Kepler, gejala krisis anggaran sebenarnya sudah mulai terlihat sejak awal 2026. Salah satu indikatornya adalah keterlambatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menyebut kondisi tersebut semakin memburuk memasuki Juni 2026. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saldo kas daerah Pemkot Tasikmalaya saat ini mengalami kekosongan sehingga berdampak pada terhentinya sejumlah kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Krisis fiskal sebetulnya sudah terasa sejak awal tahun, salah satunya terkait keterlambatan pembayaran THR ASN. Memasuki Juni, Pemkot sudah tidak memiliki ketersediaan kas yang memadai. Akibatnya, sejumlah kegiatan OPD terhambat karena keterbatasan anggaran," kata Kepler kepada NewsTasikmalaya.com, Kamis (11/6/2026).
Kepler menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu akan menjadi tantangan serius bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD," ujarnya.
Selain persoalan keterbatasan anggaran, Kepler juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tekanan fiskal yang terjadi saat ini.
Menurutnya, DPRD perlu dilibatkan secara lebih intensif dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis, termasuk langkah-langkah penyesuaian atau refocusing anggaran yang mungkin dilakukan pemerintah daerah.
"Saya melihat komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pimpinan daerah perlu diperkuat. Persoalan ini bukan hanya soal keuangan, tetapi juga menyangkut koordinasi dan pengambilan keputusan," tuturnya.
Ia mengungkapkan, dampak yang paling dirasakan saat ini adalah terhambatnya sejumlah aktivitas operasional di berbagai OPD akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.
"Ini menjadi indikasi bahwa ada persoalan yang perlu dievaluasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun koordinasi anggaran. DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) juga telah beberapa kali meminta penjelasan terkait kondisi ini," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kepler mendorong Pemkot Tasikmalaya segera mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat kondisi fiskal daerah. Salah satunya dengan memperjuangkan kembali skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Selain itu, ia juga menilai optimalisasi pemanfaatan aset daerah perlu terus didorong sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah.
"Saya mendorong agar berbagai potensi pendapatan daerah, termasuk pemanfaatan aset, dapat dioptimalkan. Namun hingga saat ini dampaknya memang belum terlalu terlihat," pungkasnya.
