Ikuti Kami :

Disarankan:

Pemkab Ciamis dan BPKP Jabar Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2024

Jumat, 15 November 2024 | 18:54 WIB
Pemkab Ciamis dan BPKP Jabar Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2024
Pemkab Ciamis dan BPKP Jabar Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2024. Foto: NewsTasikmalaya.com/Febrian L.

Pemerintah Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024.

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com - Pemerintah Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024.

Workshop yang bertemakan "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini berlangsung pada Jumat, 15 November 2024, di Aula Setda Ciamis.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Ciamis Budi Waluya, S.E., M.M., anggota DPR RI Dr. Agun Gunandjar Sudarsa, perwakilan BPKP Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Ciamis Budi Waluya memberikan apresiasi kepada BPKP Jawa Barat atas penyelenggaraan workshop ini. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Pengelolaan keuangan desa adalah kunci dalam memperkuat kemandirian dan perkembangan desa. Oleh karena itu, penggunaan dana desa harus mengikuti regulasi yang berlaku agar anggaran dapat dimanfaatkan sesuai tujuan dan tepat sasaran,” ujar Budi.

Budi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa, mengingat besarnya dana yang diterima oleh desa setiap tahunnya. Ia mengingatkan kepada para kepala desa bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

“Dengan besarnya peran dan anggaran yang diterima oleh desa, tidak berarti pemerintah desa dapat mempergunakannya semena-mena. Semua harus sesuai dengan regulasi yang ada agar penggunaan anggaran lebih terarah dan tepat sasaran,” tegas Budi.

Ia juga berharap para peserta workshop dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat meningkatkan tata kelola keuangan di desa masing-masing.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Adi Gemawan, mengungkapkan bahwa workshop ini diikuti oleh 27 camat dan seluruh kepala desa secara daring maupun luring. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Ciamis yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatannya. Kami berharap workshop ini dapat meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan, memperkuat anggaran pemerintah yang baik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” jelas Adi.

Selain itu, workshop ini juga menjadi ajang untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa berprestasi di Kabupaten Ciamis. Penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama: Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, dan Pengelolaan BUMDes Terbaik. Berikut adalah daftar desa penerima penghargaan:

 

1. Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik:

   - Desa Selasari, Kecamatan Kawali

   - Desa Rancah, Kecamatan Rancah

   - Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga

 

2. Pengelolaan Aset Desa Terbaik:

   - Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya

   - Desa Kertaharja, Kecamatan Cijeungjing

   - Desa Awiluar, Kecamatan Lumbung

 

3. Pengelolaan BUMDes Terbaik:

   - Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana

   - Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya

   - Desa Werasari, Kecamatan Sadananya

 

Dengan diselenggarakannya workshop ini, diharapkan pemerintah desa di Ciamis semakin siap untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. 

Editor
Link Disalin