Pj Wali Kota Banjar Minta BPD Tingkatkan Pengawasan untuk Cegah Korupsi

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Pj Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh anggota Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ida saat melantik anggota BPD Periode Antar Waktu (PAW) di aula Desa Neglasari, Kecamatan/Kota Banjar, Jawa Barat, pada Senin (7/10/2024). 

Dalam sambutannya, Ida meminta anggota BPD, terutama yang baru dilantik, untuk segera melakukan musyawarah internal guna menyelesaikan tugas yang sempat terhenti. Ia menegaskan bahwa BPD harus mematuhi larangan yang ada dan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

"Anggota BPD tidak boleh menerima uang, barang, atau jasa dari pihak manapun. Mereka harus menjaga amanah, tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa, dan tidak menyalahgunakan wewenang," ujar Ida di aula Desa Neglasari.

Ida juga mengajak semua anggota BPD untuk aktif mengawasi pembangunan desa agar sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita harus bersama-sama memantau pembangunan desa agar mencerminkan aspirasi rakyat," tambahnya.

Sebagai informasi, dalam pelantikan tersebut, anggota BPD Desa Neglasari, Bayu Nurhidayat, digantikan oleh Abdul Rohman Saleh. Pergantian ini terjadi karena Bayu mengundurkan diri, dan Abdul Rohman terpilih sebagai calon dengan suara terbanyak kedua.