Disarankan:
Ratusan tenaga medis di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya menyuarakan harapan besar agar rumah sakit milik daerah tersebut dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Ratusan tenaga medis di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya menyuarakan harapan besar agar rumah sakit milik daerah tersebut dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Desakan ini mencuat seiring dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi rumah sakit, mulai dari keterbatasan anggaran hingga minimnya fasilitas medis.
Aksi dukungan itu diwujudkan melalui penandatanganan spanduk berukuran besar oleh para dokter dan tenaga kesehatan di area ruang operasi rumah sakit pada Selasa (29/7/2025). Tindakan ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi rumah sakit yang dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Salah satu dokter spesialis urologi, dr. Jumadi, mengungkapkan bahwa masalah utama yang dihadapi rumah sakit saat ini adalah minimnya anggaran untuk pengadaan peralatan medis dan perbaikan sarana prasarana.
“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, tapi kenyataannya banyak peralatan medis yang rusak atau bahkan tidak tersedia. Akibatnya, pasien harus dirujuk ke luar daerah, dan itu jelas membebani masyarakat,” ujar Jumadi kepada awak media.
Menurutnya, jika pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemprov Jabar, maka akan ada peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan finansial guna melengkapi fasilitas serta meningkatkan mutu layanan kesehatan.
Lebih lanjut, Jumadi menambahkan bahwa dengan pengelolaan oleh Pemprov, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat lebih fokus mengembangkan rumah sakit lainnya, seperti RS Dewi Sartika di Kawalu. Ia menilai lebih bijak jika satu rumah sakit dikelola oleh provinsi, sementara satu lagi oleh pemerintah kota.
“Daripada dua-duanya ditangani Pemkot tapi hasilnya setengah-setengah, lebih baik dibagi tanggung jawabnya,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan alat-alat operasi agar pasien tidak terus-menerus dirujuk ke Bandung atau daerah lain, yang tentu saja membutuhkan biaya tambahan.
Respons Pemkot Tasikmalaya
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra menyatakan bahwa saat ini Pemkot masih berniat mempertahankan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan internal sedang dirancang, termasuk pembenahan sistem manajemen dan penyelesaian utang rumah sakit.
“Kami telah berdialog dengan sejumlah pihak. Memang ada persoalan, tapi kami ingin fokus memperbaiki. Jika nanti ternyata tidak mampu, baru kita pikirkan opsi lain,” kata Diky usai menghadiri kegiatan di Hotel Horison Tasikmalaya.
Diky juga menyoroti berbagai persoalan teknis di lapangan, seperti mati listrik, rusaknya jalan akses, dan kurangnya infrastruktur pendukung lainnya yang harus segera dibenahi.
Meski demikian, ia mengapresiasi keberadaan rumah sakit swasta di Tasikmalaya yang turut menopang pelayanan kesehatan masyarakat.
“Untungnya kita masih punya rumah sakit swasta yang cukup representatif. Tapi RSUD sebagai rujukan utama tetap harus diperkuat,” pungkasnya.
