Soroti Kenaikan Pertamax dan Dolar, Aliansi Cipayung Plus Tasikmalaya Geruduk Pertamina dan DPRD

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Tasikmalaya dan Poros Pelajar menggelar aksi demonstrasi dengan menggeruduk Depot Pertamina serta Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (12/6/2026) siang.

Aksi unjuk rasa bermula di depan Depot Pertamina, Kecamatan Tawang, sekira pukul 14.15 WIB. Massa yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, Hima Persis, KAMMI Tasikraya, Sapma, dan IPNU-IPPNU secara bergantian melakukan orasi.

Selain memprotes lonjakan harga Pertamax, massa juga menuntut kepastian pasokan stok BBM di daerah. Situasi di lokasi sempat memanas dan diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam depot untuk menemui pimpinan Pertamina Tasikmalaya. Ketegangan mereda setelah perwakilan Depot Pertamina keluar menemui dan memberikan penjelasan di hadapan massa.

Sekira pukul 16.00 WIB, massa aksi bergeser menuju Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di depan gedung wakil rakyat tersebut, bentrokan fisik berupa saling dorong kembali terjadi akibat ketatnya barikade pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP.

Aksi akhirnya melunak setelah Ketua, Wakil Ketua, serta sejumlah ketua fraksi DPRD Kota Tasikmalaya bersedia keluar menemui massa untuk duduk bersama dan berdialog. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, turut menyampaikan pernyataan sikap legislatif merespons aspirasi mahasiswa. Aksi unjuk rasa ini pun berakhir dengan tertib menjelang pukul 18.00 WIB.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Encep Gunawan, menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai sangat membebani masyarakat di daerah.

"Kami datang ke sini mengevaluasi besar-besaran demi kebijakan yang hadir dari daerah untuk disampaikan kebijakannya ke nasional agar bisa merubah kebijakan nasional," ujar Encep.

Encep memaparkan, poin tuntutan utama dalam aksi ini menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari melonjaknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga beberapa program nasional yang dirasa tidak relevan bagi masyarakat bawah.

"Hal tersebut itu menjadi salah satu acuan utama kita sebagai insan akademis, yang mana kita perlu menjaga nilai-nilai masyarakat, dan menyampaikan hak-hak masyarakat yang memang tertindas secara kebijakan yang tidak pasti," tegasnya.

Pihaknya memastikan tidak akan berhenti pada aksi seremonial belaka, melainkan siap mengawal komitmen tertulis yang dikeluarkan oleh DPRD.

"Kita akan terus mengawal pernyataan sikap tersebut untuk disampaikan ke pihak DPR RI, agar bisa menjadi kebijakan dan bisa menyelaraskan situasi di daerah," pungkasnya.