Unjuk Rasa di Kantor Wali Kota, PC PMII Banjar Minta Pelayanan Dasar Diutamakan Dibanding Fasilitas Pejabat

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banjar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Banjar pada Senin (12/10/2026) siang.

Aktivis mahasiswa menyoroti kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar dalam menentukan skala prioritas anggaran. Mereka mendesak Pemkot Banjar untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan darurat, ketimbang mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pejabat.

Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyajikan program dan rencana kerja di atas kertas, melainkan harus menghadirkan tindakan nyata yang langsung dirasakan warga.

“Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar dokumen atau program di atas kertas. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pengayoman,” ujar Joni.

Ia menyerukan kepada masyarakat, mahasiswa, serta kelompok Cipayung untuk bersama-sama mengawal komitmen dan janji investasi yang disampaikan pemerintah daerah.

“Jangan sampai rencana investasi dan program pembangunan hanya menjadi omong kosong. Mari kita kawal bersama dan pastikan realisasinya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Soroti Mobil Dinas Mogok dan Pelayanan Darurat

Dalam orasinya, Joni turut menyentil insiden mobil dinas kepala daerah yang sempat mogok. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi mendalam dalam menentukan prioritas kebutuhan, terutama saat masyarakat dihadapkan pada situasi darurat seperti bencana kebakaran.

“Jangan sampai ego elite menjadi alasan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Jika warga mengalami kebakaran atau membutuhkan pertolongan darurat, pelayanan harus tetap berjalan. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menentukan prioritas yang tepat,” ungkap Joni.

Ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar dapat membuktikan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan publik.

“Buktikan kebijaksanaan dan pengayoman itu melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kebutuhan darurat harus menjadi prioritas, bukan sekadar kepentingan fasilitas pejabat,” harapnya.

Tanggapan Wali Kota Banjar: Keterbatasan Anggaran dan Pengorbanan Fasilitas

Menanggapi gelombang protes tersebut, Wali Kota Banjar, Sudarsono, mengklaim Pemkot Banjar tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Sudarsono mengungkapkan bahwa APBD Kota Banjar mengalami penurunan drastis dari Rp870 miliar menjadi Rp718 miliar akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp168 miliar.

“Kita terus berupaya membangun Kota Banjar dengan kemampuan anggaran yang ada. Tidak bisa semuanya dilakukan sekaligus, sehingga harus bertahap dan sesuai prioritas,” kata Sudarsono.

“Begitu saya dilantik bersama Pak Wakil, anggaran TKD sudah dipotong Rp168 miliar,” tambahnya.

Sudarsono membeberkan sejumlah program prioritas Pemkot pada 2026, di antaranya penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga desil 1 hingga desil 5.

“Kita meng-cover BPJS Kesehatan dari desil 1 sampai dengan desil 5. PBI kita lunasi,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, dari 110 sekolah yang rusak, sebanyak 70 sekolah ditargetkan diperbaiki tahun ini dan 40 sisanya pada 2027, disertain pengadaan mebel untuk sekitar 300 ruang kelas.

Pemkot Banjar juga menyalurkan bantuan beras 20 kg kepada 27 ribu KK dan 30 kg kepada 20 ribu KK, serta bantuan seragam sekolah untuk 1.000 siswa SD (Rp500 ribu/siswa) dan 1.000 siswa SMP (Rp1 juta/siswa). Sementara untuk infrastruktur jalan, dialokasikan bantuan Rp43 miliar yang masih dalam proses pencairan.

Mengenai sorotan pengadaan dua kendaraan dinas, Sudarsono mengklarifikasi bahwa sejak dilantik, dirinya dan Wakil Wali Kota belum memiliki mobil dinas operasional yang layak dan terpaksa memakai kendaraan bantuan yang kerap mogok.

“Bukan berarti kita ingin mobil baru. Yang penting kendaraan itu layak untuk operasional. Kita sudah dua tahun tidak memiliki mobil operasional,” beber Sudarsono.

Sudarsono juga mengakui bahwa armada Pemadam Kebakaran (Damkar) keluaran tahun 2003 memang memerlukan perhatian khusus, namun pemenuhannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran secara bertahap demi menghindari utang dan gagal bayar.

“Kita tidak bisa memenuhi semuanya sekaligus. Namun, kebutuhan ini akan kita upaya secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya.