Disarankan:
Potensi lahan sawah seluas 5.000 hektare di wilayah Ciamis Selatan, khususnya di Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Purwadadi, setiap tahun menghadapi ancaman banjir saat musim hujan. Kondisi ini tak hanya mengancam produksi gabah di Ciamis, tetapi juga bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Potensi lahan sawah seluas 5.000 hektare di wilayah Ciamis Selatan, khususnya di Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Purwadadi, setiap tahun menghadapi ancaman banjir saat musim hujan. Kondisi ini tak hanya mengancam produksi gabah di Ciamis, tetapi juga bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Untuk mencari solusi jangka panjang, Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Ir. H. Herry Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy pada Rabu (11/6/2025).
“Koordinasi ini penting agar ada solusi menyeluruh atas ancaman banjir tahunan yang rutin melanda sawah di Ciamis Selatan. Terdapat 5.000 hektare lahan produktif yang terancam,” ujar Herry Dermawan.
Ia menyebut, genangan air yang berlangsung selama berhari-hari akibat luapan Sungai Citanduy dan anak-anak sungainya, terutama saat hujan ekstrem, berpotensi menyebabkan gagal panen atau gagal tanam. Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui kesiapan BBWS Citanduy dalam perbaikan infrastruktur irigasi demi menyukseskan program swasembada pangan nasional.
“Swasembada pangan ditopang oleh dua hal utama: ketersediaan pupuk dan air irigasi,” tegasnya.
Kepala BBWS Citanduy, Dr. Ir. Elroy Koyari, ST, MT menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 434 usulan titik perbaikan saluran irigasi tersier di wilayah Kabupaten Ciamis. Hingga saat ini, sekitar 30 persen di antaranya telah diverifikasi di lapangan.
“Setelah verifikasi, tentu akan masuk tahap penganggaran. Dibutuhkan dana lebih dari Rp100 miliar, dan perbaikannya dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas,” jelas Elroy.
Namun, menurutnya, di wilayah Ciamis Selatan perbaikan saluran irigasi saja tidak cukup. Masalah utama terletak pada pintu air dan saluran pembuangan yang tidak optimal, mengingat posisi lahan sawah lebih rendah dari permukaan Sungai Citanduy, sehingga mudah tergenang.
“Oleh karena itu, perbaikan pintu air dan saluran drainase harus menjadi prioritas agar genangan air bisa dialirkan keluar,” tambahnya.
Elroy menegaskan, kebutuhan ini memerlukan tambahan anggaran, termasuk untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur baru seperti Bendungan Matenggeng di Tambaksari, Ciamis, yang akan menjadi pelengkap dari Bendungan Leuwikeris dalam mengendalikan banjir.
Herry Dermawan pun menyatakan kesiapannya untuk mengawal usulan anggaran dari BBWS Citanduy ke pemerintah pusat.
“Kami siap mendorong agar alokasi anggaran untuk penanganan banjir dan perbaikan irigasi di Ciamis Selatan bisa segera direalisasikan,” katanya.
Elroy menambahkan, pengelolaan saluran irigasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, tahun ini secara resmi telah diserahkan ke BBWS Citanduy.
“Keberadaan proyek strategis nasional seperti Bendungan Leuwikeris, yang ditargetkan mampu mereduksi banjir hingga 11 persen, juga merupakan bagian dari solusi jangka panjang,” ujarnya.
Rencana pembangunan Bendungan Matenggeng dengan kapasitas genangan lebih luas pun akan mendukung upaya pengendalian banjir di kawasan Ciamis Selatan dan wilayah perbatasan Cilacap.
