Prakiraan Cuaca Kota Banjar Hari Ini, Kamis 16 April 2026
Berikut adalah informasi cuaca terkini untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, Jawa Barat, tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal serius menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diproyeksikan mengalami pemangkasan hingga Rp150 miliar.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyebut penurunan ini sebagai kondisi yang perlu diwaspadai. Salah satu komponen terbesar yang terdampak adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang diperkirakan turun sekitar Rp68 miliar.
“Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk APBD murni 2026 mengalami penurunan signifikan. Kita harus memperketat anggaran agar tidak terjadi defisit,” ujar Sudarsono kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Pada tahun anggaran 2025, APBD Kota Banjar tercatat sebesar Rp789 miliar lebih, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar Rp178,7 miliar.
Ketimpangan ini menunjukkan tingginya ketergantungan Banjar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Kondisi tersebut membuat Banjar rentan terhadap kebijakan efisiensi nasional. Pemangkasan anggaran dinilai menjadi ancaman terhadap keberlanjutan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Upaya peningkatan PAD masih terbentur banyak kendala, baik dari sisi potensi ekonomi lokal maupun kapasitas kelembagaan,” kata Sudarsono.
Pemkot Banjar kini tengah menyusun langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal.
Beberapa di antaranya adalah evaluasi program prioritas, efisiensi belanja operasional, serta eksplorasi sumber PAD baru dari sektor pariwisata, UMKM, dan digitalisasi layanan publik.
“Kami tidak ingin pemangkasan ini berdampak langsung pada masyarakat. Maka, efisiensi harus dilakukan secara cermat dan terukur,” pungkasnya.
Penurunan anggaran ini bukan hanya dialami Kota Banjar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menggelar rapat tertutup bersama para bupati dan wali kota untuk membahas dampak kebijakan efisiensi terhadap APBD kabupaten/kota.
Dalam rapat tersebut, sejumlah strategi penyesuaian anggaran dan penguatan PAD daerah dibahas, termasuk potensi kolaborasi antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
