BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Operasional armada pengangkut sampah di Kota Banjar terancam menghadapi kendala serius pada penghujung tahun 2026. Pasalnya, anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk truk pengangkut sampah pada November dan Desember disebut tidak tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, yang mempertanyakan hilangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional armada kebersihan tersebut.
Menurut Cecep, keberadaan anggaran BBM sangat krusial mengingat armada pengangkut sampah setiap hari bertugas mengangkut sekitar 40 ton sampah dari berbagai wilayah di Kota Banjar menuju tempat pembuangan akhir.
Saat menelaah dokumen anggaran, ia mengaku tidak menemukan adanya penambahan maupun alokasi anggaran BBM untuk dua bulan terakhir tahun berjalan. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak langsung terhadap pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
"Di dokumen yang saya dapatkan, tidak ada penambahan anggaran BBM. Ketika saya tanyakan, saya tidak mendapatkan jawaban yang jelas baik dari tim anggaran maupun Banggar. Kalau kondisi ini terjadi, potensi armada tidak beroperasi tentu sangat besar," ujar Cecep dalam rapat paripurna.
DPRD Minta Kepastian Anggaran
Cecep menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan BBM armada pengangkut sampah.
Ia menyebut berbagai penjelasan yang muncul masih sebatas kemungkinan, mulai dari menunggu hasil evaluasi gubernur hingga mengandalkan tambahan pendapatan daerah. Namun, menurutnya, belum ada kejelasan mengenai mekanisme penganggaran yang akan ditempuh.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar itu juga menilai tanggapan pemerintah daerah masih belum memberikan kepastian yang dibutuhkan agar operasional armada kebersihan tetap berjalan normal hingga akhir tahun.
Ancaman Penumpukan Sampah
Jika persoalan anggaran tersebut tidak segera diselesaikan, dampaknya dikhawatirkan akan langsung dirasakan masyarakat. Dengan volume sampah yang mencapai puluhan ton per hari, terhambatnya operasional armada berpotensi menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik.
Kondisi itu turut menjadi kekhawatiran warga. Ketua RW di Lingkungan Cibulan, Kelurahan Banjar, Entis, menilai pelayanan pengangkutan sampah saat ini saja sudah menghadapi berbagai keterbatasan.
Menurutnya, armada pengangkut sampah skala kecil yang beroperasi di lingkungan permukiman kerap harus bolak-balik karena kapasitas dan jumlah kendaraan yang terbatas.
"Sekarang saja kadang dari satu rumah penuh harus dua kali angkut karena keterbatasan armada. Kalau BBM tidak tersedia, tentu jumlah kendaraan yang beroperasi bisa semakin berkurang," kata Entis.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar pelayanan kebersihan tidak terganggu.
Kebersihan Kota Jadi Taruhan
Entis mengingatkan bahwa kebersihan kota merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijaga secara konsisten. Menurutnya, penumpukan sampah tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan warga serta merusak wajah kota.
Apalagi jika sampah mulai menumpuk di kawasan jalan protokol dan pusat aktivitas masyarakat, dampaknya akan dirasakan secara luas oleh warga maupun pengunjung yang datang ke Kota Banjar.
"Kami berharap jangan sampai sampah menumpuk dan mengganggu lingkungan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan," ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin persoalan kebersihan terhambat akibat ketidakjelasan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera memastikan ketersediaan BBM agar armada pengangkut sampah tetap beroperasi normal hingga akhir tahun.