Disarankan:
Pemerhati sosial dan pemerintahan Irwan Herwanto menilai Pemerintah Kota Banjar belum optimal menghadirkan tata kelola kebersihan yang berkelanjutan.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Persoalan pengelolaan sampah dan layanan kebersihan di Kota Banjar kembali menjadi perhatian publik. Aktivis sekaligus pemerhati sosial dan pemerintahan, Irwan Herwanto, menilai Pemerintah Kota Banjar belum sepenuhnya berhasil menghadirkan tata kelola kebersihan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kritik tersebut muncul setelah berbagai persoalan di sektor kebersihan mencuat ke permukaan, mulai dari kondisi armada dan kontainer sampah yang rusak hingga polemik anggaran operasional pengangkutan sampah.
Menurut Irwan, masyarakat masih dapat menemukan sejumlah armada dan kontainer sampah yang kondisinya tidak lagi layak digunakan. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami kerusakan cukup parah dan tetap beroperasi di sejumlah ruas jalan utama Kota Banjar.
"Penggunaan sarana yang sudah rusak bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan keselamatan kerja. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan ceceran sampah maupun air lindi di jalan," ujarnya, Jumat (11/9/2026).
Irwan menilai kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri di tengah berbagai penghargaan lingkungan yang pernah diraih Kota Banjar, termasuk penghargaan Adipura dan sertifikat terkait kebersihan lingkungan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, penghargaan yang diterima seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kebersihan yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Ia menyebut masih adanya fasilitas kebersihan yang rusak menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan.
Selain kondisi sarana dan prasarana, Irwan juga menyoroti persoalan anggaran operasional armada pengangkut sampah yang sempat menjadi pembahasan dalam proses penyusunan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2026.
Menurutnya, layanan kebersihan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan keberlanjutannya. Karena itu, aspek pendanaan operasional tidak boleh menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu pelayanan.
Ia mengingatkan bahwa terganggunya operasional armada sampah dapat berdampak langsung pada kondisi kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Irwan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pakta Integritas Komitmen Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup Kota Banjar yang sebelumnya disepakati antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), elemen masyarakat, dan mahasiswa pada Januari 2026.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak cukup hanya menjadi dokumen kesepakatan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan langkah nyata di lapangan, termasuk dalam hal transparansi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyelesaian persoalan lingkungan yang menjadi prioritas masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, mengakui pihaknya menerima berbagai laporan terkait kondisi kontainer sampah yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, DLH saat ini masih melakukan pendataan dan pemetaan terhadap aset kebersihan yang masuk kategori rusak ringan maupun rusak berat sebagai dasar penanganan lebih lanjut.
Asep menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam percepatan perbaikan sarana kebersihan. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mencari solusi agar fasilitas yang mengalami kerusakan dapat ditangani secara bertahap.
DLH juga berharap adanya dukungan anggaran melalui APBD Perubahan sehingga ruang fiskal untuk perbaikan sarana dan prasarana kebersihan dapat lebih optimal.
Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah, termasuk memastikan ketersediaan anggaran operasional armada, melakukan peremajaan fasilitas yang rusak, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan di seluruh wilayah Kota Banjar.
Dengan demikian, berbagai penghargaan lingkungan yang telah diraih dapat sejalan dengan kondisi pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari.
