Di Tengah Keterbatasan Anggaran, Pemkab Ciamis Perkuat UMKM dan Alokasikan Rp500 Juta Demi Dongkrak Ekonomi Daerah

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com — Di tengah keterbatasan fiskal serta pemangkasan anggaran yang membatasi ruang gerak pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya menjaga akuntabilitas keuangan negara sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam perhelatan Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan UMKM Daerah di Gedung Islamic Centre Ciamis, Jumat (23/10/2026).

Dalam arahannya, Bupati Herdiat menguraikan bahwa Kabupaten Ciamis dihuni sekitar 1,33 juta jiwa yang mayoritas menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut merumuskan kebijakan yang adaptif untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat.

Herdiat tak menampik bahwa kondisi fiskal Kabupaten Ciamis masih dibelit tantangan serius akibat pemotongan anggaran drastis selama beberapa tahun terakhir, yang imbasnya masih dirasakan hingga saat ini.

“Selama tiga tahun terakhir, kondisi APBD kita sangat terbatas akibat pengurangan anggaran. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, terlebih kondisi APBD Ciamis belum sepenuhnya pulih,” ungkap Herdiat, Jumat (23/10/2026).

Ia menambahkan, tekanan fiskal kian terasa pada periode 2025–2026. Selain menghadapi efisiensi anggaran, Kabupaten Ciamis juga tidak memperoleh alokasi bantuan keuangan pada tahun ini, sehingga penyesuaian program kerja terpaksa dilakukan. Namun, ia menegaskan keterbatasan dana tak boleh memadamkan optimisme pembangunan.

“Kita tetap harus semangat dan optimistis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bahu-membahu bersama seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pembangunan, keagamaan, maupun bidang lainnya,” tegasnya.

Pertahankan WTP 13 Kali dan Dukungan Rp500 Juta Bagi UMKM

Kendati dihadapkan pada minimnya alokasi anggaran, Herdiat mengapresiasi tingginya semangat gotong royong warga Tatar Galuh. Konsistensi dalam tata kelola keuangan yang transparan pun terbukti dengan keberhasilan Pemkab Ciamis mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 13 kali berturut-turut, serta meraih predikat kota kecil terbersih di tingkat ASEAN.

“Dengan anggaran yang sangat terbatas, kita tetap bisa menunjukkan prestasi. Ini berkat kebersamaan dan gotong royong seluruh masyarakat. Semua bergerak bersama untuk menjaga Ciamis,” ujarnya.

Sebagai pilar utama penggerak ekonomi warga, Herdiat memberikan perhatian khusus pada pembinaan produk UMKM lokal. Pemkab Ciamis bahkan mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp500 juta untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar nasional maupun internasional, seperti kopi Ciamis yang telah diekspor ke mancanegara.

Guna mengatasi kendala standar kemasan (packaging) dan kualitas produk di pasaran, Pemkab Ciamis melalui dinas terkait juga menggencarkan pelatihan dan pendampingan secara masif.

“Para pelaku UMKM harus terus semangat. Kita akan berupaya membantu melalui pelatihan dan pendampingan agar produk-produk lokal kita semakin siap dipasarkan dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” tutur Herdiat.

Apresiasi DPR RI dan Dorongan Sinergi Lembaga

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Kapoksi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Shohibul Imam, mengapresiasi langkah strategis Pemkab Ciamis dalam mempertahankan kredibilitas tata kelola APBD sekaligus mengembangkan potensi UMKM lokal.

Shohibul menilai keberhasilan ekspor kopi Ciamis menjadi bukti potensi besar yang dapat terus diakselerasi melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pemangku kepentingan terkait. Selain mendorong penguatan akses pembiayaan dan perluasan pasar, ia juga mengingatkan Pemkab Ciamis untuk terus mengedukasi warga terkait bahaya judi online serta memanfaatkan potensi Danantara dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Kegiatan sosialisasi yang turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata serta pembekalan materi interaktif kepada para peserta yang hadir.