Disarankan:
Anggota DPR RI H. Oleh Soleh menanggapi pernyataan Irjenad TNI AD terkait penyaluran bantuan 30 Ponpes di Tasikmalaya dan Garut. Oleh sebut bantuan tersebut terwujud dari aspirasi reses yang diverifikasi secara ketat.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad), Letjen TNI Erwin Djatniko, mengungkapkan bahwa perwujudan program Bakti TNI AD berupa penyaluran sarana dan prasarana (sarpas) untuk 30 pondok pesantren di Tasikmalaya dan Garut tak lepas dari informasi serta sinergi erat bersama Anggota DPR RI, H. Oleh Soleh.
Menanggapi apresiasi dari pimpinan TNI AD tersebut, H. Oleh Soleh menegaskan bahwa program bantuan kemanusiaan ini berawal dari penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung saat dirinya menjalankan agenda reses di daerah pemilihan.
"Ya kan saya setiap reses mendapatkan masukan-masukan, ada usulan-usulan itu, ada madrasah, rutilahu, ada sanitasi, air dan lain-lain. Saya jujur, saya komunikasi, saya sampaikan keluhan-keluhan masyarakat," kata H. Oleh Soleh usai menghadiri pelepasan puluhan truk pembawa bantuan dari TNI AD di Ponpes Darussurur, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Kamis (15/10/2026).
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI ini menjelaskan bahwa permohonan dan usulan yang masuk ke mejanya mencapai ribuan. Namun, tidak semua usulan dapat langsung dieksekusi mengingat perlunya tahap verifikasi teknis serta pemetaan prioritas di lapangan.
"Dan Alhamdulilah terealisasi, ya walaupun belum fully bisa terakomodir, tapi pelan-pelan lah. Yang jelas ini surveinya direct, jadi tidak berdasarkan apa ya. On the spot sebenarnya, kira-kira ini rusak harus dibantuin, banyak ribuan yang mengajukan," katanya.
Tahapan Seleksi Ketat dan Kolaborasi Tim Lapangan
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, proses seleksi ketat sengaja diterapkan agar setiap item bantuan, baik sarpas pesantren hingga infrastruktur publik, benar-benar tepat sasaran dan memberikan kemaslahatan secara optimal.
Oleh memberikan contoh pada penanganan infrastruktur seperti jembatan atau fasilitas umum lainnya. Apabila hasil verifikasi lapangan menunjukkan struktur fisik masih layak dan sekadar membutuhkan perbaikan minor, maka tindakan yang diambil adalah skema renovasi.
"Jadi tidak semua aspirasi, usulan, keinginan warga itu langsung dieksekusi, tidak juga, ada tim lah, kita kolaborasi," pungkasnya.
