Disarankan:
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menanggapi desakan ratusan tenaga medis RSUD dr. Soekardjo yang meminta agar pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai wacana tersebut.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menanggapi desakan ratusan tenaga medis RSUD dr. Soekardjo yang meminta agar pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai wacana tersebut.
Uus mengaku belum mengetahui secara pasti alasan dan latar belakang keinginan para tenaga medis yang mengusulkan perpindahan kepemilikan rumah sakit ke tingkat provinsi.
"Kita belum tahu, saya juga belum dapat kabar apakah ini keinginan itu alasan apa, darimana saja atau mungkin ada pembicaraan di tingkat pimpinan itu saya belum tahu, dan belum dapat kabar apapun berkenaan dengan pemberitaan mengenai perpindahan kepemilikan," kata Uus saat ditemui di salah satu kegiatan di Hotel Santika, Rabu (30/7/2025) sore.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Wali Kota, Sekretaris Daerah, maupun Direktur RSUD terkait usulan tersebut.
"Jadi saya belum bisa mengomentari berkenaan kepemilikan ini. Kemudian juga apakah ini keinginan murni daripada karyawan seperti apa, saya juga dengan karyawan dan para pegawai ASN maupun non-ASN di sana belum mendapatkan kabar dari Pak Direktur," jelasnya.
Menurut Uus, proses alih kelola rumah sakit dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi tidak bisa dilakukan secara sederhana, karena akan berdampak pada berbagai aspek, termasuk keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).
"Karena itu akan berubah, tadinya pendapatan Pemkot menjadi pendapatan provinsi, artinya akan mengalami penurunan penghasilan daerah dan itu tidak sesederhana yang kita kira, butuh pertimbangan-pertimbangan yang masak dalam hal ini," ungkapnya.
Meski demikian, Uus menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan perubahan pengelolaan rumah sakit.
"Tapi tentu yang kita kedepankan bukan semata-mata itu, tapi aspek pelayanan. Ketika pelayanan akan lebih baik misalkan oleh Pemprov, tentu kita lebih mengedepankan itu. Namun saya belum tahu persisnya seperti itu, tentu harus ditanyakan dulu," tegasnya.
Terkait pelayanan dan keuangan rumah sakit, Uus menyebut Dinkes telah melakukan berbagai upaya perbaikan, mulai dari implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS Goes), pembangunan sarana dan prasarana, hingga pengadaan alat medis. Pihaknya juga tengah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
"Artinya bahwa upaya itu terus dilakukan, dan juga untuk pemenuhan dokter spesialis, kemarin kita dengan BKPSDM dan RSUD ke UNPAD buat minta bantuan dan arahan penjajakan kerja sama pihak universitas pemenuhan dokter di kita," ungkapnya.
Ia menambahkan, perbaikan sarana dan layanan rumah sakit memerlukan dukungan investasi yang kuat dari berbagai pihak.
"Ini kan semuanya sedang menunggu tindak lanjut. Upaya ini adalah untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Dan karena kita basisnya pelayanan, tidak bisa dilepaskan dari pembiayaan investasi. Makanya harus didukung oleh semua pihak berkenaan dengan biaya investasi ini," pungkasnya.
