Disarankan:
Forum Komunikasi Kepala SMK (FKKS) Kota Tasikmalaya bersiap menggelar audiensi dengan Pj Gubernur Jawa Barat, DPRD Jabar, hingga Komisi IV dan Komisi X DPR RI guna memperjuangkan keadilan regulasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Forum Komunikasi Kepala SMK (FKKS) Kota Tasikmalaya berkomitmen memperkuat langkah advokasi demi menyelamatkan eksistensi institusi pendidikan swasta. Dalam waktu dekat, mereka berencana melakukan audiensi maraton dengan sejumlah pemangku kebijakan strategis guna memperjuangkan posisi dan porsi SMK swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Rencana pergerakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua FKKS Kota Tasikmalaya, Nandang Ali Nurjaman, usai menggelar istigasah dan doa bersama untuk kemaslahatan pendidikan di Masjid Agung Kota Tasikmalaya pada Kamis (25/6/2026) siang.
"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan audiensi dengan para pengambil kebijakan. Kami mengagendakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Komisi V DPRD Jabar, serta Komisi IV dan Komisi X DPR RI," ungkap Nandang.
Langkah politis dan birokratis ini diambil agar para penentu kebijakan benar-benar membuka mata terhadap kondisi riil SMK swasta di daerah agar keberadaan mereka turut diakomodasi dan tidak dianaktirikan dalam sistem seleksi berkala.
"Keinginan kami dalam skema SPMB ini tegas: jika calon siswa tidak diterima di sekolah negeri, maka sekolah swasta harus ditempatkan sebagai 'sekolah penyangga' atau alternatif utama. Jangan sampai ketika ada siswa yang tidak lolos di negeri, sekolah negeri tersebut malah menambah jumlah Rombongan Belajar (Rombel) atau membangun Ruang Kelas Baru (RKB). Ini jelas tidak adil bagi ekosistem swasta," cetus Nandang.
Nandang mencontohkan, jika regulasi yang berlaku sudah membatasi kuota maksimal 36 siswa per kelas dan mematok pagu daya tampung sekolah, maka aturan tersebut harus dipatuhi secara konsisten. Kelebihan calon peserta didik baru selayaknya didistribusikan ke SMK swasta yang juga memiliki fasilitas dan fungsi setara dalam mencerdaskan anak bangsa.
"Saat ini berembus informasi simpang siur mengenai adanya instruksi penambahan kapasitas siswa per kelas menjadi 42 orang serta pembukaan kelas-kelas baru di sekolah negeri. Pagu kuota seharusnya dijaga ketat agar ada keadilan bagi kami," tuturnya.
Berdasarkan laporan dari para kepala sekolah di bawah naungannya, Nandang menyebutkan bahwa animo serta grafik pendaftaran siswa baru ke SMK swasta hingga pertengahan tahun ini masih stagnan dan belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan bermakna.
"Kondisinya masih stuck (tertahan), belum ada lonjakan. Bahkan, berbagai kebijakan kerja sama yang digulirkan pemerintah daerah kemarin terbukti belum memberikan dampak positif yang nyata bagi kami. Nasib pemenuhan kuota siswa di sekolah swasta saat ini masih buram," pungkas Nandang.
