Dua Mobil Dinas Baru di Tengah Sorotan Publik, Wali Kota Banjar Buka Suara

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Rencana Pemerintah Kota Banjar mengadakan dua unit mobil dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Perubahan APBD 2026 menjadi sorotan publik. Selain menyangkut kebutuhan operasional pemerintahan, rencana tersebut juga memunculkan perhatian terkait penggunaan anggaran di tengah kondisi masyarakat.

Wali Kota Banjar, Sudarsono, membenarkan adanya rencana pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Menurutnya, proses penganggaran telah disetujui dan saat ini tinggal menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Insya Allah. Kan sudah diketok palu, tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur,” ujar Sudarsono saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).

Sudarsono menjelaskan, salah satu alasan pengadaan kendaraan baru adalah kondisi mobil dinas Wakil Wali Kota yang merupakan kendaraan keluaran tahun 2009. Kendaraan tersebut dinilai sudah tidak optimal untuk menunjang aktivitas kedinasan, terutama perjalanan luar daerah.

Saat ini, Wakil Wali Kota Banjar disebut menggunakan kendaraan dinas milik Asisten Daerah (Asda) untuk menunjang tugas pemerintahan. Sementara itu, Sudarsono mengaku masih menggunakan mobil dinas bekas Wakil Wali Kota periode sebelumnya yang telah dipakainya selama sekitar dua tahun terakhir.

“Mobil wakil tahun 2009 sudah tidak bisa digunakan keluar kota, sementara pakai atau pinjam mobdin Asda. Ya betul, saya pakai mobil bekas Wakil Wali Kota Z 2,” kata Sudarsono.

Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut sebelumnya turut menjadi perhatian Fraksi PKS DPRD Kota Banjar dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Banjar, Budi Kusmono, mengatakan pihaknya memahami kebutuhan pemerintah daerah terhadap kendaraan operasional yang layak. Apalagi, kendaraan yang digunakan saat ini disebut kerap mengalami gangguan saat digunakan.

Meski demikian, menurutnya, pengadaan kendaraan dinas tetap perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat serta persepsi publik terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Tentu kami sangat memahami ini sangat penting. Tapi kita juga perlu memperhatikan perasaan masyarakat sehingga hal ini mohon dipertimbangkan,” ujar Budi.

Saat ini, rencana pengadaan dua mobil dinas tersebut masih menunggu proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan akhir nantinya akan menjadi bagian dari pelaksanaan Perubahan APBD 2026 Kota Banjar.