TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Forum Komunikasi Kepala SMK (FKKS) Kota Tasikmalaya menggelar aksi spiritual berupa istigasah dan doa bersama di Masjid Agung Kota Tasikmalaya pada Kamis (25/6/2026) pagi.
Agenda ini mengumpulkan seluruh kepala sekolah serta guru SMK swasta se-Kota Tasikmalaya untuk bermunajat sekaligus menyuarakan aspirasi agar regulasi pendidikan, khususnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), lebih berpihak pada keberlangsungan sekolah swasta.
Ketua FKKS Kota Tasikmalaya, Nandang Ali Nurjaman, menyatakan bahwa gerakan mengetuk pintu langit ini diambil sebagai bentuk ikhtiar kolektif. Pihaknya berharap para pemangku kebijakan di tingkat regional maupun provinsi memberikan perhatian yang proporsional bagi eksistensi SMK swasta.
"Mudah-mudahan dengan jalan spiritual ini, para pemangku kebijakan tergerak untuk melahirkan regulasi yang lebih berpihak kepada kami yang berjuang di sekolah-sekolah swasta," ungkap Nandang selepas kegiatan.
Nandang membeberkan fakta miris mengenai dampak ketimpangan kebijakan SPMB selama ini. Dari total 52 SMK swasta yang semula beroperasi di Kota Tasikmalaya, kini jumlahnya menyusut tajam dan hanya menyisakan 42 sekolah yang bertahan akibat kekurangan kuota siswa.
"Muncul narasi keliru di tengah publik bahwa sekolah swasta itu mahal dan kurang diminati. Padahal, dari tahun ke tahun kami merasakan minimnya afirmasi dari pemerintah. Hari ini, fenomena ketidakadilan dalam SPMB itu polanya hampir terulang kembali," tegas Nandang.
Ia mengingatkan, kontribusi SMK swasta sangat nyata dan menjadi pilar utama dalam mencerdaskan generasi bangsa, khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya. Secara kuantitas, jumlah SMK swasta bahkan jauh lebih banyak dalam menampung lulusan SMP dibanding sekolah negeri yang memiliki keterbatasan daya tampung.
Nandang berharap melalui momentum ini, stigma masyarakat terhadap sekolah swasta dapat terkikis. Pendidikan berkualitas dan masa depan yang cerah tidak melulu menjadi monopoli sekolah negeri.
"Jangan seolah-olah masa depan cerah itu hanya ada di sekolah negeri. Animo masyarakat saat ini terlanjur terbentuk, seolah anak yang tidak lolos masuk negeri tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Stigma ini yang harus diubah, dan pemerintah wajib hadir mengintervensi kebijakan hilirnya," pungkas Nandang.