Pemerintah Siaga Hadapi El Nino dan Dampak Erupsi Gunung Berapi, Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember
Pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi fenomena El Nino dan dampak erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah pusat terus mengintensifkan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang dalam beberapa hari terakhir memengaruhi aktivitas penerbangan dan menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah.
Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari operasi modifikasi cuaca (OMC), pemantauan abu vulkanik, hingga pengawasan potensi tsunami di kawasan Selat Sunda.
Melansir laman presidenri.go.id, Selasa (8/9/2026), perkembangan terbaru penanganan erupsi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan, intensitas erupsi yang terjadi pada 2026 dinilai lebih rendah dibandingkan letusan besar yang pernah terjadi pada tahun 2018.
Meski kondisi gunung mulai membaik, dampak sebaran abu vulkanik masih dirasakan di sejumlah wilayah. BNPB mencatat abu erupsi sempat menjangkau empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan.
Selain berdampak terhadap kualitas udara di beberapa daerah, abu vulkanik juga mengganggu aktivitas penerbangan. Sebanyak delapan bandara dilaporkan terdampak sehingga harus melakukan penyesuaian operasional demi menjaga keselamatan penerbangan.
Namun demikian, hingga laporan terakhir disampaikan kepada Presiden, pemerintah memastikan belum ditemukan korban jiwa, kerusakan signifikan, maupun daerah yang menetapkan status tanggap darurat akibat erupsi tersebut.
Operasi Modifikasi Cuaca Disiapkan
Sebagai langkah percepatan penanganan abu vulkanik, BNPB bersama BMKG menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Program ini bertujuan mempercepat proses pengendapan abu di atmosfer melalui hujan buatan sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi udara dapat diminimalkan.
Sejumlah lokasi telah dipersiapkan sebagai titik pelaksanaan OMC, antara lain Pondok Cabe, Kertajati, dan Semarang. Lokasi alternatif tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kendala operasional penerbangan di sekitar kawasan Selat Sunda.
BMKG memperkirakan peluang hujan ringan hingga sedang akan terjadi pada periode 9 hingga 12 September 2026 di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik. Kondisi ini dinilai dapat mendukung efektivitas pelaksanaan OMC.
Arah Angin Berubah, Sebaran Abu Berkurang
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa hasil pemantauan meteorologi menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Perubahan arah angin di berbagai lapisan atmosfer kini bergerak ke arah barat, barat laut, dan barat daya.
Perubahan tersebut membuat sebaran abu vulkanik tidak lagi bergerak ke arah tenggara seperti sebelumnya, sehingga risiko dampak terhadap wilayah padat penduduk dan jalur penerbangan tertentu dapat berkurang.
BMKG juga terus berkoordinasi dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia, yang menjadi pusat rujukan internasional dalam pemantauan abu vulkanik untuk keselamatan penerbangan sipil.
Hasil Pemeriksaan Bandara Menunjukkan Kondisi Membaik
Perkembangan positif juga terlihat dari hasil pemeriksaan debu vulkanik di sejumlah bandara utama. Pengujian menggunakan metode *paper test* di Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug menunjukkan hasil negatif.
Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, hasil negatif tercatat dalam empat kali pemeriksaan berturut-turut. Temuan tersebut menjadi indikator bahwa tidak ditemukan lagi jejak abu vulkanik yang berpotensi membahayakan aktivitas penerbangan di kawasan tersebut.
Informasi ini terus disampaikan kepada VAAC Darwin sebagai dasar evaluasi dan pemulihan informasi meteorologi penerbangan yang sebelumnya terdampak erupsi.
Pemantauan Tsunami Dilakukan 24 Jam
Selain mengawasi sebaran abu vulkanik, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tsunami yang mungkin dipicu aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
BMKG saat ini mengoperasikan 20 perangkat pemantauan tsunami yang tersebar di kawasan Selat Sunda. Hingga kini, seluruh alat pemantau belum mendeteksi adanya kenaikan muka air laut yang mengindikasikan potensi tsunami.
Sistem pemantauan tersebut diperkuat dengan jaringan seismograf dan teknologi *high frequency radar* yang mampu mendeteksi perubahan kondisi laut secara cepat dan akurat.
Aktivitas Pelayaran Dibatasi
Di sektor transportasi laut, pemerintah melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menerbitkan pemberitahuan bagi pelaut (notice to mariners).
Kapal-kapal dilarang beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama status gunung masih berada pada Level III atau Siaga. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari risiko terhadap keselamatan pelayaran akibat aktivitas vulkanik yang masih berlangsung.
Pemerintah menegaskan bahwa pemantauan Gunung Anak Krakatau akan terus dilakukan selama 24 jam penuh. Melalui koordinasi lintas lembaga, operasi modifikasi cuaca, serta sistem pemantauan tsunami yang aktif, pemerintah berupaya memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat normalisasi aktivitas penerbangan dan pelayaran di wilayah terdampak.
