Disarankan:
Pemkot Tasikmalaya dan Pemkab Blitar resmi menjalin kerja sama antar-daerah melalui penandatanganan MoU pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan komoditas pangan strategis, khususnya telur ayam ras.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi memperkuat kerja sama antar-daerah guna mengendalikan inflasi komoditas pangan strategis. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada menjaga stabilitas harga serta menjamin kelancaran pasokan bahan pokok, khususnya telur ayam ras.
Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, bersama Bupati Blitar, Rijanto, di Aula Bale Kota Tasikmalaya pada Selasa (23/6/2026) pagi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran legislatif dan eksekutif dari kedua daerah. Dari Kota Tasikmalaya, hadir Ketua DPRD H. Aslim dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Ir. Tjahja Wandawa. Sementara dari Kabupaten Blitar, hadir Wakil Bupati Beky Herdihansah, Ketua DPRD Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, serta Penjabat (Pj) Sekda Rully Wahyu Prasetyowanto. Selain itu, hadir pula perwakilan OPD terkait dan koperasi peternak ayam Blitar.
Ruang lingkup MoU ini mencakup tiga poin utama:
* Pertukaran data dan informasi di sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan.
* Koordinasi intensif untuk memastikan distribusi komoditas strategis tidak terhambat sehingga stok tetap terjaga.
* Pengembangan program-program inovatif lainnya yang mendukung pengendalian inflasi daerah.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, menjelaskan bahwa kolaborasi ini lahir dari analisis data neraca pangan. Selama ini, kebutuhan telur ayam ras di Kota Tasikmalaya sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Di sisi lain, Kabupaten Blitar dikenal luas sebagai salah satu sentra produsen telur terbesar di Indonesia yang potensial menjadi lumbung pasokan utama.
"Inflasi bukan hanya soal angka, melainkan terkait daya beli warga, stabilitas ekonomi daerah, dan keberlangsungan pembangunan. Lewat kerja sama antar-daerah ini, kita pastikan pasokan aman, distribusi lancar, dan harga terkendali, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar," ujar Viman.
Viman berharap sinergi ini dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Usai seremonial penandatanganan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari kedua wilayah langsung menggelar diskusi dan berbagi best practice (praktik baik). Forum ini menjadi ruang bertukar pengalaman untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depan.
