Disarankan:
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tengah menghadapi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal itu disebabkan adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tengah menghadapi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal itu disebabkan adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep, mengatakan bahwa pemangkasan tersebut berdampak pada sejumlah sektor di daerah.
"Karena kita menyesuaikan dengan anggaran kita, penyesuaian dari pusat TKD kita sesuaikan sekitar Rp 219 miliar, jadi cukup tinggi pemangkasannya," ujar Asep usai menghadiri Expose Rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD Tahun 2026 di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (6/10/2025) sore.
Menurut Asep, kondisi ini membuat Pemkot Tasikmalaya harus melakukan penyesuaian dengan memprioritaskan belanja operasional yang dianggap sangat penting.
"Tapi yang terpenting kaitan-kaitan hal ini mungkin menyesuaikan dengan belanja operasional, misalnya mamin, perjalanan dinas, kaitan penyesuaian pemeliharaan kendaraan, transportasi dan BBM kita sesuaikan. Kalau nanti misalkan mamin cuma minum saja yah seperti," ungkapnya.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran tersebut telah disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya dan kini masih dalam proses pembahasan.
Ketika ditanya apakah pemangkasan ini termasuk langkah perampingan besar, Asep menegaskan bahwa Pemkot akan tetap menyesuaikan sesuai arahan bersama pemerintah provinsi dan daerah lainnya.
"Kita sesuaikan seperti itu, jadi kita sudah sepakat dengan gubernur, semua kota dan kabupaten," katanya.
Asep menjelaskan, TKD Kota Tasikmalaya semula mencapai sekitar Rp 900 miliar, namun kini dipotong menjadi sekitar Rp 600 miliar lebih, dengan pengurangan sebesar Rp 219 miliar.
"Kita masih bersyukur Rp 219 miliar, kota dan kabupaten lainnya ada yang sampai Rp 970 miliar terpotong," jelasnya.
Meski belum mengetahui secara rinci dasar penilaian pemangkasan tersebut, Asep mengakui bahwa dampaknya cukup signifikan.
"Kalau itu dari pusat, saya tidak tahu, jadi kita berkurang di presentasi 18 persen lebih," pungkasnya.
