Disarankan:
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025).
CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vidcon Pendopo Ciamis ini dihadiri langsung oleh Bupati Ciamis, didampingi Asisten Daerah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan turut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memaparkan arahan strategis terkait percepatan realisasi belanja anggaran sebagai upaya pengendalian inflasi ditahun 2025.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam paparannya, Purbaya mengungkapkan bahwa inflasi di berbagai daerah masih berada dalam kondisi terkendali.
“Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 di antaranya mengalami inflasi dan 25 provinsi tercatat berada dalam kisaran target yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan barang.
“Stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah. Kelancaran distribusi serta kerja sama antarwilayah menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat,” kata Menkeu.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menciptakan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa realisasi transfer ke daerah tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan.
Menkeu juga turut menyoroti adanya penurunan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kontraksi sebesar 10,86% secara tahunan (YoY). Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar terus menggeliatkan aktivitas ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Bupati Ciamis menyatakan pihaknya akan menjadikan arahan pemerintah pusat sebagai acuan strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya melalui peran aktif TPID dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di Ciamis,” ujarnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Ciamis akan mengoptimalkan anggaran transfer daerah untuk program pembangunan prioritas dan menggali sumber PAD secara lebih inovatif.
“Kami akan dorong sektor-sektor produktif, termasuk UMKM dan pertanian, agar terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi lokal,” pungkasnya.
