Disarankan:
Di tengah meningkatnya desakan dari tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang meminta pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, memilih irit bicara.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Di tengah meningkatnya desakan dari tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang meminta pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, memilih irit bicara.
Saat ditemui usai membuka acara Tasik Wedding Festival (TWF) 2025 di Graha Plaza Asia, Viman menolak memberikan keterangan mendalam soal tuntutan tersebut.
Ketika wartawan berulang kali menanyakan sikap resmi Pemkot terhadap permintaan nakes, Viman hanya menjawab singkat, "Nanti aja itu mah," sebelum buru-buru masuk ke kendaraan dinasnya.
Jawaban singkat itu mempertegas sikap Viman yang belum mau berkomentar terkait tuntutan para tenaga kesehatan, termasuk ketika ditanya soal komitmen Pemerintah Kota dalam membenahi fasilitas dan layanan rumah sakit milik daerah tersebut. “Ya nanti aja,” ucapnya sambil berlalu.
Desakan dari kalangan medis muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai keterbatasan yang selama ini membelit RSUD dr. Soekardjo.
Mulai dari anggaran minim, peralatan yang tidak memadai, hingga buruknya kondisi sarana penunjang pelayanan menjadi alasan utama munculnya aspirasi tersebut.
Pada Selasa (29/8/2025), ratusan tenaga medis melakukan aksi simbolik dengan menandatangani spanduk besar di area ruang operasi rumah sakit.
Spanduk tersebut berisi dukungan agar rumah sakit dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Salah satu dokter spesialis urologi, dr. Jumadi, menyampaikan bahwa banyak pasien harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah akibat kerusakan alat medis atau ketiadaan fasilitas penunjang.
“Kami ingin melayani dengan maksimal, tapi kondisi peralatan sangat memprihatinkan. Pasien jadi korban dari sistem yang tidak optimal,” tegasnya.
Menurut Jumadi, pengelolaan oleh Pemprov diyakini akan membawa perbaikan signifikan dari sisi anggaran maupun kualitas layanan, mengingat jangkauan dan kemampuan fiskal provinsi yang lebih besar dibanding kota.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengatakan bahwa hingga kini pemerintah kota masih berusaha mempertahankan kendali pengelolaan rumah sakit tersebut.
Ia menyebut sejumlah langkah pembenahan telah dirancang, termasuk restrukturisasi manajemen dan penyelesaian beban keuangan rumah sakit.
“Memang ada persoalan serius, tapi kita tidak tinggal diam. Jika memang nanti upaya perbaikan tidak membuahkan hasil, tentu kita akan evaluasi dan mempertimbangkan opsi lain,” ujar Diky usai menghadiri agenda di Hotel Horison Tasikmalaya, belum lama ini.
Situasi ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat RSUD dr. Soekardjo merupakan rumah sakit rujukan utama di Kota Tasikmalaya yang sangat vital bagi masyarakat.
