Bersihkan Birokrasi: Wali Kota Banjar Pecat Satu ASN dan Sanksi Berat Dua Lainnya Terkait Indisipliner

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota Banjar menunjukkan komitmen tanpa kompromi terhadap kedisiplinan pegawai. Wali Kota Banjar, Sudarsono, mengambil langkah drastis dengan menjatuhkan sanksi berat kepada tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar aturan. Salah satu di antaranya resmi diberhentikan secara tidak hormat.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga muruah instansi pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan integritas.

Oknum ASN berinisial D, yang sebelumnya bertugas di bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), menjadi yang paling terdampak. Ia resmi dipecat dari status kepegawaiannya setelah terbukti mangkir kerja tanpa keterangan lebih dari 23 hari kerja.

“Sanksi pemecatan ini kami ambil karena yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 23 hari. Pemerintah daerah sudah berupaya melakukan pemanggilan dan komunikasi secara patut, namun tidak mendapat respons positif,” tegas Sudarsono, Minggu (15/3/2026).

Selain pemecatan, sanksi disiplin berat juga dijatuhkan kepada dua ASN lainnya dengan rincian sebagai berikut:

 * Inisial A (Satpol PP): Dijatuhi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

 * Inisial E (Disnaker): Dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan atau nonjob.

Sanksi-sanksi tersebut merujuk ketat pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Regulasi ini secara eksplisit mengatur bahwa ASN yang mangkir kerja lebih dari 10 hari berturut-turut atau akumulatif dalam jangka waktu tertentu dapat dikenakan hukuman disiplin berat.

Wali Kota Sudarsono menekankan bahwa tindakan administratif ini bisa saja berlanjut ke ranah hukum. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Polres Banjar guna menelusuri adanya kemungkinan unsur pidana atau kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan para oknum tersebut.

"Ini bukan sekadar soal jam kerja, melainkan soal kepercayaan publik. Kami juga sedang menelusuri apakah ada kerugian negara dalam kasus ini. Jika terbukti, setiap sen harus dipertanggungjawabkan secara hukum," imbuhnya.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di Kota Banjar agar tidak bermain-main dengan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Sudarsono berkomitmen bahwa integritas birokrasi adalah harga mati di bawah kepemimpinannya.