Disarankan:
Menjelang tahun ketiga kepemimpinan Sudarsono-Supriana, aktivis Irwan Herwanto mendesak Pemkot Banjar mengevaluasi kinerja birokrasi, efektivitas anggaran, dan program pembangunan.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Menjelang tahun ketiga kepemimpinan Wali Kota Banjar Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi, efektivitas penggunaan anggaran, hingga realisasi program pembangunan.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan visi Banjar Berdaya Bangun Masagi dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berhenti sebatas perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Desakan itu disampaikan aktivis sekaligus pemerhati sosial dan pemerintahan, Irwan Herwanto, pada Jumat (23/10/2026). Ia menilai, memasuki tahun ketiga kepemimpinan, Pemkot Banjar perlu berani melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam tata kelola birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Irwan, sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di antaranya tumpang tindih kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), budaya kerja yang masih berorientasi pada urusan administratif, serta ketergantungan anggaran daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk memperkuat kemampuan fiskal Kota Banjar.
Pemkot Banjar Didorong Terapkan Creative Financing
Irwan mendorong Pemkot Banjar mulai mengembangkan skema creative financing dan innovative financing sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pelaksanaan program prioritas tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh yakni memperluas kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur maupun penyediaan layanan publik.
Selain itu, aset-aset milik daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif perlu dioptimalkan agar dapat memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga dinilai perlu dilakukan secara lebih terpadu. Dengan perencanaan yang terarah, dukungan dunia usaha diharapkan dapat disinergikan dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas masyarakat.
Irwan menilai, berbagai alternatif pembiayaan tersebut perlu dirancang secara terukur, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Banjar.
Reformasi Birokrasi dan Anggaran Berbasis Kinerja
Selain persoalan pembiayaan, Irwan menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Ia meminta Pemkot Banjar menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program pemerintah tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Penataan birokrasi berdasarkan kompetensi juga dinilai penting untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas, fungsi, dan keahliannya.
Menurut Irwan, koordinasi antar-OPD perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kewenangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Ia menegaskan, evaluasi kinerja harus diikuti langkah konkret berupa perbaikan tata kelola, penentuan prioritas pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Memasuki tahun ketiga kepemimpinan, tidak ada lagi ruang untuk sekadar berwacana atau berada di zona nyaman. Pemkot Banjar harus berani melakukan autokritik dan penataan total,” tegas Irwan.
Ia menambahkan, visi Banjar Berdaya Bangun Masagi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, didukung terobosan pembiayaan, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.
Dengan demikian, evaluasi kepemimpinan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banjar.
