Disarankan:
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran besar senilai Rp2,4 triliun demi mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di wilayah jalan provinsi.
BANDUNG, NewsTasikmalaya.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran besar senilai Rp2,4 triliun demi mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di wilayah jalan provinsi.
Melansir jabarprov.go.id, pada Rabu (9/4/2025), fokus utama anggaran ini adalah perbaikan, penggantian, dan rehabilitasi jembatan serta peningkatan kualitas jalan provinsi sepanjang tahun ini dan tahun depan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui unggahan di akun media sosial pribadinya.
Pria yang akrab disapa KDM itu menyatakan bahwa setelah seluruh jalan provinsi berada dalam kondisi ideal, barulah pemerintah provinsi akan mengalihkan perhatian kepada kabupaten dan kota yang mengalami keterbatasan anggaran.
"Setelah jalan provinsi selesai dan sempurna, kami akan bantu kabupaten dan kota yang tidak mampu secara keuangan untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah mereka," jelasnya.
Ia menegaskan, bantuan dari pemerintah provinsi hanya akan diberikan setelah dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran daerah masing-masing.
“Jangan sampai untuk kebutuhan penting seperti jalan tidak ada anggaran, tapi kegiatan lain malah diprioritaskan,” tambahnya.
Khusus untuk jalan desa, KDM menyebut bahwa anggarannya sebenarnya sudah tersedia melalui Dana Desa.
Namun, jika suatu desa menghadapi keterbatasan karena wilayahnya luas atau alokasi dananya tidak mencukupi, maka pemerintah provinsi siap memberi dukungan tambahan.
“Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan,” ujarnya.
Kolaborasi antara berbagai tingkatan pemerintahan disebut menjadi kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
Pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat akan bahu-membahu memastikan jaringan jalan terhubung dengan baik dan aman.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, tanggung jawab perbaikan dan pengelolaan jalan terbagi dalam tiga tingkatan.
Pemerintah pusat bertugas menangani jalan nasional, sementara jalan provinsi menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), sedangkan jalan kabupaten/kota dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing.
Sepanjang 2024, DBMPR Jabar berhasil menuntaskan perbaikan jalan sepanjang 221 kilometer dan memperbaiki lima jembatan.
Tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat kini mencapai 86,44 persen dan ditargetkan naik menjadi 87,51 persen pada akhir 2025, dengan target tambahan perbaikan sepanjang 272 kilometer.
Dengan langkah ini, Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
