Prabowo Perintahkan Pencabutan Konsesi SDA yang Mangkrak Lebih dari Dua Tahun
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mencabut konsesi sumber daya alam yang tidak dikelola selama lebih dari dua tahun.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan perluasan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Sasaran pembiayaan tersebut meliputi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal, hingga kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo seperti dilansir dari presidenri.go.id, Jumat (23/10/2026).
Presiden mengungkapkan, penyaluran kredit yang telah berjalan mencapai sekitar Rp53 triliun dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih dua juta orang.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal untuk memperluas jangkauan pembiayaan agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Prabowo Dorong Ekonomi Rakyat dari Daerah
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok tertentu atau terpusat di wilayah perkotaan. Sebaliknya, aktivitas ekonomi harus tumbuh dari masyarakat di daerah dengan dukungan akses pembiayaan yang lebih luas.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin membuka peluang ekonomi yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan modal untuk menjalankan kegiatan produktif.
Petani dan nelayan, misalnya, membutuhkan pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi. Begitu pula pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memerlukan modal untuk menjaga keberlangsungan usaha serta memperluas pasar.
Perluasan kredit rakyat diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat tersebut meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat perekonomian keluarga.
Kesejahteraan Harus Terasa dalam Kehidupan Sehari-hari
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perubahan kondisi kehidupan rakyat.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.
Ia menekankan, kesejahteraan perlu tercermin dalam peningkatan penghasilan riil dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan daya beli masyarakat menjadi salah satu arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan pendapatan yang lebih baik, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendorong perputaran ekonomi di lingkungan sekitarnya.
Pemerintah Diminta Kelola Kekayaan Alam untuk Rakyat
Selain memperluas pembiayaan, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menjaga kekayaan Indonesia serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.
Prabowo juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam menjalankan kepemimpinan. Seluruh potensi bangsa, menurutnya, perlu diarahkan untuk mendukung kehidupan rakyat yang lebih baik.
“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden.
Target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027 pun menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Melalui perluasan akses pembiayaan, pemerintah berharap semakin banyak warga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan penghasilan, dan memperkuat daya beli keluarga.
Bagi Prabowo, ekonomi nasional yang kuat bukan sekadar ditandai pertumbuhan yang tinggi, melainkan juga kemampuan pembangunan dalam menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
